JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Kabinet Dipo Alam mengatakan, posisi wakil menteri yang muncul di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak mengacaukan jenjang karier kepegawaian lembaga negara. Dipo mengatakan, baik wakil menteri dari kalangan profesional maupun partai politik tetap mendukung tugas pemerintahan.
"Buat saya tidak ada masalah. Kenapa diributkan, ini cuma satu tujuannya, baik semua," kata Dipo kepada para wartawan di sela-sela Rapat Kerja Pemerintah di Jakarta International Expo, Jakarta, Kamis (19/1/2012).
Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar mengatakan, dirinya terbantu dengan keberadaan wakil menteri.
"Saya paling berterima kasih dengan adanya wakil menteri. Saya bisa bagi tugas," kata Azwar.
Sebelumnya, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengatakan, posisi wamen mengacaukan jenjang karier kepegawaian lembaga negara.
"Posisi ini tidak jelas, apakah jabatan politik atau birokrasi," kata Mahfud saat membuka sidang uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2008 Pasal 10 tentang Kementerian Negara di Gedung MK, Jakarta, Kamis.
Mahfud mempertanyakan pelantikan wamen oleh Presiden, bukan menteri yang bersangkutan. Hakim MK berpendapat, keberadaan wamen lebih karena kekuasaan dan bertentangan dengan aturan negara.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPR Agun Gunandjar Sudarsa, pada sidang tersebut mengatakan, UU Kementerian Negara pada awalnya diperuntukkan untuk birokrat karier di kementerian bersangkutan. Menurutnya, pembentukan wamen ditujukan untuk mengakomodir kalangan birokrasi yang cemburu terhadap politisi saat ini yang mendominasi posisi menteri dan duta besar. Padahal, sambungnya, dubes merupakan puncak karier pegawai negeri sipil (PNS).
Mantan Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra menilai, keberadaan wamen tidak memiliki tugas yang jelas. Ia berpendapat, semua pekerjaan dapat diselesaikan oleh para dirjen di tiap kementerian. Yusril menambahkan, tak ada wamen dalam sejarah kabinet menteri di Indonesia.
"Dulu memang ada menteri muda. Karena tidak efisien, oleh Presiden Soeharto dihapus. Kok sekarang (posisi wanmen) kembali diadakan," kata Yusril.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.