Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Disebut "Pak Ketua", Mahyudin Tak Tahu Apa-apa

Kompas.com - 16/01/2012, 19:24 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Terpidana kasus suap wisma atlet SEA Games, Mindo Rosalina Manulang, menyebut bahwa anggota Komisi X DPR, Angelina Sondakh, pernah mendesaknya menyiapkan uang untuk diserahkan ke beberapa pihak.

"Aduh tolonglah Bu, saya dikejar-kejar terus nih. Kan kalau 'ketua besar' kenyang, kita enak. 'Pak ketua' juga minta," kata Rosa menirukan Angelina. Pernyataan Rosa itu disampaikannya saat menjadi saksi di sidang terdakwa Nazaruddin di Pengadilan Tindak Pidanan Korupsi, Senin (16/1/2012) pagi tadi.

"Ketua besar" dalam perbincangan tersebut menurut Rosa adalah pimpinan Badan Anggaran DPR. Adapun "Pak Ketua" adalah Ketua Komisi X DPR Mahyudin.

Menanggapi hal tersebut, Mahyudin membantah terlibat dalam kasus suap wisma atlet SEA Games. "Saya enggak tahu masalah itu. Saya engga ngerti apa-apa. Saya tahunya wisma atlet di anggaran saja, pembahasan formal," kata dia ketika dihubungi, Senin (16/1/2012).

Menurut Mahyudin, tidak pernah ada pertemuan informal yang membicarakan proyek di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Ia mengatakan, DPR hanya membahas pagu anggaran yang diajukan pemerintah terkait pelaksanaan persiapan SEA Games XXVI. Anggota dari Fraksi Partai Demokrat itu meminta agar kasus Nazaruddin diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi agar proses hukum berlangsung fair dan fakta hukum terungkap.

Dalam persidangan tadi pagi, Rosa dimintai keterangan perihal setoran uang Rp 20 miliar oleh PT Anak Negeri, perusahaan milik Muhammad Nazaruddin, untuk mengegolkan dua proyek di Kementerian Pemuda dan Olahraga, yaitu proyek wisma atlet SEA Games dan Hambalang. Uang Rp 20 miliar itu diberikan kepada sejumlah pihak, antara lain pejabat Kemenpora dan beberapa anggota DPR. Uang itu juga disetorkan kepada pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mengurus sertifikat lahan Hambalang dan diberikan pula kepada Choel Mallarangeng, adik Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

    Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

    Nasional
    Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

    Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

    Nasional
    Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

    Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

    Nasional
    Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara Ditembak Mati

    Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara Ditembak Mati

    Nasional
    Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

    Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

    Nasional
    Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

    Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

    Nasional
    Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

    Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

    Nasional
    Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

    Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

    Nasional
    PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

    PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

    Nasional
    KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

    KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

    Nasional
    Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

    Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

    Nasional
    Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

    Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

    Nasional
    Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral saya Marahi

    Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral saya Marahi

    Nasional
    MPR Akan Temui Prabowo-Gibran Bicara Masalah Kebangsaan

    MPR Akan Temui Prabowo-Gibran Bicara Masalah Kebangsaan

    Nasional
    Hakim Fahzal Hendri Pimpin Sidang Dugaan Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh

    Hakim Fahzal Hendri Pimpin Sidang Dugaan Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com