BK DPR: Ada Indikasi Penyimpangan di Proyek Ruang Banggar

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat melihat ada indikasi penyimpangan dalam proyek renovasi ruang kerja Badan Anggaran atau Banggar DPR. Pasalnya, sangat besar jika hanya renovasi ruangan menghabiskan dana hingga Rp 20,3 miliar.

"Tentu sangat besar, berlebihan. Jika melihat ruangan sudah ada, meja, kursi, atap, pintu semua sudah ada, dengan anggaran demikian, ada suatu pertanyaan, anggaranya berlebihan," kata Ketua BK M Prakosa di Komplek DPR, Jakarta, Senin (16/1/2012).

Prakosa mengatakan hal itu seusai melakukan rapat konsultasi dengan pihak Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) dan Banggar DPR. Dalam rapat itu, BK meminta penjelasan berbagai proyek di lingkungan DPR yang kontroversial, salah satunya renovasi ruang Banggar.

Meski banyak yang akan diusut, kata Prakosa, pihaknya fokus pada penyelidikan proyek ruang rapat Banggar. "Kita pertanyakan, apa yang mendasari, bagaimana mekanismenya, pelaksanaanya," kata politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.

Menurut Prakosa, pihaknya akan menelusuri proyek itu mulai dari penyusunan anggaran hingga pelaksanaan proyek. Selain kedua pihak itu, tambah dia, BK akan meminta penjelasan pihak Sekretariat Jenderal DPR sebagai pelaksana proyek.

Kepada Setjen DPR, tambah Prakosa, pihaknya akan meminta rincian penggunaan dana renovasi ruang Banggar hingga menghabiskan Rp 20,3 miliar. Pasalnya, ucap dia, BURT atau Banggar tidak memiliki data itu.

Selain mengusut dugaan penyimpangan dalam berbagai proyek di lingkungan DPR, menurut Prakosa, BK tengah melakukan kajian untuk perbaikan penyusunan anggaran pembangunan di DPR. Hasil kajian nantinya, kata dia, akan dikonsultasikan ke pimpinan DPR.