Marzuki: Banyak KKN pada Tender Proyek di Setjen DPR

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie meyakini ada penyimpangan dalam proses tender berbagai proyek di Sekretariat Jenderal DPR berdasarkan pengamatannya selama ini.

"Walaupun terlihat transparan dengan (diumumkan) di internet, tapi saya melihat masih banyak tender-tender yang dilakukan dengan cara-cara diatur. Itu pengamatan saya, bisa diuji," kata Marzuki di Kompleks DPR, Jumat (13/1/2012).

Marzuki mengatakan, salah satu modus yang dilakukan dengan mengatur spesifikasi barang ketika proses tender. Dengan begitu, kata dia, hanya sedikit perusahaan yang bisa ikut tender.

"Spesifikasinya dibuat aneh-aneh. Kalau aneh-aneh yang ikut sedikit, cenderung KKN. Pasti orang-orang tertentu (yang ikut tender). Ini cara-cara KKN yang usang, zaman dulu. Saya ini mantan auditor, saya tahu," papar dia.

Marzuki menilai janggal berbagai proyek di Setjen, baik yang telah maupun akan dilakukan. Dia memberi contoh proyek presensi anggota dengan finger print yang bakal menelan biaya Rp 3,7 miliar.

Menurut politisi Partai Demokrat itu, dana Rp 3,7 miliar sangat besar hanya untuk presensi. Tak perlu membangun sistem yang tidak dibutuhkan. Yang terpenting, kata dia, anggota bisa mengisi daftar presensi sehingga nantinya bisa dipublikasi siapa yang malas menghadiri sidang paripurna.

Marzuki menambahkan, ia banyak menerima keluhan dari para vendor mengenai praktik KKN di Setjen DPR. Dia mengaku meneruskan semua pengaduan itu ke Sekretaris Jenderal DPR Nining Indra Saleh, tetapi tak ada tindak lanjut dan penjelasan.

Seperti diberitakan, Setjen DPR disorot tajam pascaterungkapnya renovasi ruang Badan Anggaran DPR yang menelan uang rakyat hingga Rp 20,3 miliar.

Dalam proses tender pertama, dari 11 perusahaan yang mendaftar, hanya PT PP yang memasukkan dokumen penawaran. Akibatnya, tender gagal. Pada tender kedua, dari 13 perusahaan yang mendaftar, hanya 3 perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran. Akhirnya, PT PP dinyatakan sebagai pemenang tender.