Marzuki Akan Tempuh Pemecatan Sekjen DPR

Kompas.com - 13/01/2012, 16:45 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorKistyarini

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie akan meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar memecat Sekretaris Jenderal DPR Nining Indra Saleh. Marzuki menilai, Nining tak layak menjabat Sekjen DPR.

Marzuki mengaku sudah berbicara dengan Sekretaris Kabinet Dipo Alam terkait masalah Nining. "Saya akan tempuh prosedur itu (pemecatan)," kata Marzuki di Kompleks DPR, Jumat (13/1/2012).

Marzuki menjelaskan, ada beberapa alasan dirinya meminta Nining dipecat. Pertama, kata dia, Setjen kerap melaksanakan proyek tanpa sepengetahuan atau konsultasi dengan pimpinan DPR. Terakhir, proyek renovasi ruang rapat Badan Anggaran senilai Rp 20,3 miliar.

Marzuki memberi contoh ketika dirinya diberikan komputer untuk ditaruh di ruang kerja pada awal tahun 2010. "Saya kaget. Ibu Sekjen, ini siapa yang minta? Kata Bu Sekjen, ini ada anggarannya. Padahal, di meja saya ada komputer. Kemudian saya ingatkan, 'Bu Sekjen, lain kali kalau beli barang apa pun untuk DPR harus dilaporkan ke pimpinan walaupun itu ada anggarannya," kata Marzuki.

Alasan lainnya, tambah Marzuki, ia banyak menerima pengaduan dari para vendor bahwa terjadi praktik KKN dalam proses tender proyek di DPR. Marzuki mengaku meneruskan semua pengaduan itu ke Nining. Namun, ucapnya, tak ada tindak lanjut dan penjelasan.

Kesalahan lainnya, lanjut politisi Partai Demokrat itu, Setjen tak mengindahkan program pemerintah tentang penggunaan produk dalam negeri. Salah satunya terlihat dari keputusan mengimpor ratusan kursi mahal untuk ruang rapat Banggar.

"Renovasi ruang Banggar sangat menyakitkan. Hanya kursi saja harus impor. Padahal, produksi dalam negeri tidak kalah bagusnya dengan harga yang jauh lebih murah," katanya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Seharusnya, lanjut Marzuki, Sekjen tidak langsung menerima apa saja yang diinginkan oleh konsultan proyek. Semakin mahal biaya proyek itu, ucap dia, maka akan semakin mahal biaya konsultan.

"Saya sudah berkali-kali menyampaikan, 'Bu Sekjen, tolong bantu saya bekerja yang baik. Kalau ada hal-hal yang krusial yang kira-kira akan menimbulkan opini publik, tolong sampaikan ke saya. Saya tidak tahu hambatannya apa, beliau tidak pernah sampaikan ke saya," katanya.

"Selama ini saya diam. Kalau program itu benar, saya bela. Tapi kalau program itu menyakiti hati rakyat, tidak mengindahkan pesan pimpinan dan pemerintah, apa lagi yang kita pertahankan untuk orang seperti ini?" pungkas Marzuki.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Vaksin dan Protokol Kesehatan Jadi Kunci Pengendalian Covid-19

Jokowi: Vaksin dan Protokol Kesehatan Jadi Kunci Pengendalian Covid-19

Nasional
Hasil Survei: 2,3 Persen Responden Dapat Vaksin Booster, 0,2 Persen Bukan Nakes

Hasil Survei: 2,3 Persen Responden Dapat Vaksin Booster, 0,2 Persen Bukan Nakes

Nasional
Pemerintah Siapkan Dua Kawasan Industri Halal di NTB

Pemerintah Siapkan Dua Kawasan Industri Halal di NTB

Nasional
KPK Geledah 5 Lokasi di Hulu Sungai Utara Terkait Dugaan Suap

KPK Geledah 5 Lokasi di Hulu Sungai Utara Terkait Dugaan Suap

Nasional
Jokowi: Jangan Ada Penegak Hukum yang 'Back Up' Mafia Tanah

Jokowi: Jangan Ada Penegak Hukum yang "Back Up" Mafia Tanah

Nasional
Luhut Laporkan Haris Azhar dan Fatia, LBH Jakarta: Mestinya Klarifikasi, Bukan Kriminalisasi

Luhut Laporkan Haris Azhar dan Fatia, LBH Jakarta: Mestinya Klarifikasi, Bukan Kriminalisasi

Nasional
Puan Minta Sekolah Tak Curi Start Pertemuan Tatap Muka, Keselamatan Murid Prioritas

Puan Minta Sekolah Tak Curi Start Pertemuan Tatap Muka, Keselamatan Murid Prioritas

Nasional
Periksa Sekda Probolinggo, KPK Dalami Pemberian Uang dari ASN untuk Jabat Kades

Periksa Sekda Probolinggo, KPK Dalami Pemberian Uang dari ASN untuk Jabat Kades

Nasional
Jokowi Bagikan 124.120 Sertifikat Tanah Hasil Penyelesaian Konflik Agraria

Jokowi Bagikan 124.120 Sertifikat Tanah Hasil Penyelesaian Konflik Agraria

Nasional
BNPB Kirimkan 3 Juta Masker untuk Menunjang Kegiatan PON XX

BNPB Kirimkan 3 Juta Masker untuk Menunjang Kegiatan PON XX

Nasional
Empat Hal Ini Jadi Fokus Kemenlu Upayakan Perdamaian-Keamanan Kawasan Tahun 2022

Empat Hal Ini Jadi Fokus Kemenlu Upayakan Perdamaian-Keamanan Kawasan Tahun 2022

Nasional
Jaksa Agung Minta Perangkat Digital Terkait Fungsi Intelijen Aman dan Tidak Bocor

Jaksa Agung Minta Perangkat Digital Terkait Fungsi Intelijen Aman dan Tidak Bocor

Nasional
Selesaikan Kasus Pelecehan di KPI, Kepolisian Sebut Punya Semangat yang Sama dengan Komnas HAM

Selesaikan Kasus Pelecehan di KPI, Kepolisian Sebut Punya Semangat yang Sama dengan Komnas HAM

Nasional
Pamerkan Data Covid-19 Indonesia Membaik, Menlu Retno Harap Arab Saudi Tinjau Kebijakan Vaksin dan Umrah

Pamerkan Data Covid-19 Indonesia Membaik, Menlu Retno Harap Arab Saudi Tinjau Kebijakan Vaksin dan Umrah

Nasional
Komnas HAM Gali Keterangan Kepolisian Terkait Kasus Dugaan Perundungan dan Pelecehan Seksual Pegawai KPI

Komnas HAM Gali Keterangan Kepolisian Terkait Kasus Dugaan Perundungan dan Pelecehan Seksual Pegawai KPI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.