Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bahkan Pimpinan Banggar Pun Tak Tahu Anggaran Rp 20 Miliar

Kompas.com - 11/01/2012, 18:47 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Tak hanya Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie yang mengaku tak tahu-menahu soal pembangunan ruang kerja Badan Anggaran atau Banggar DPR yang menelan biaya hingga Rp 20 miliar. Bahkan, pimpinan Banggar pun mengaku tak tahu.

"Saya enggak tahu itu. Memang tidak tahu," kata Wakil Ketua Banggar Tamsil Linrung ketika dihubungi, Rabu (11/1/2012).

Tamsil menjelaskan, pihaknya hanya meminta ruang rapat dipindah lantaran ruang rapat lama di Gedung Nusantara I tidak mampu menampung banyak orang. Pasalnya, jumlah anggota Banggar mencapai 85 orang ditambah perwakilan pemerintah 100-an orang.

"Supaya ada ruang yang lebih besar. Ada ruang rapat pimpinan, ruang Sekretariat karena tahun ini akan ada tambahan tenaga ahli dari Setjen. Hanya tahu itu. Soal anggarannya kita enggak tahu," kata Tamsil.

Tamsil berasumsi hanya pindah ruangan. Adapun isi ruang rapat seperti bangku, meja, dan peralatan lain bisa digunakan barang yang lama. Politisi PKS itu mengaku tak tahu akhirnya Setjen DPR mengimpor ratusan kursi dan memesan meja baru di pabrik lokal.

"Kita enggak tau kalau bakal dibuat kursi seperti itu. Kursi yang lama juga enggak masalah, yang penting ruangannya cukup," pungkasnya.

Seperti diberitakan, Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Nining Indra Saleh menyebut dana itu sudah sesuai standar. Menurut dia, proyek itu juga sudah dibahas dan disetujui oleh Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Nasional
    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Nasional
    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Nasional
    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Nasional
    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Nasional
    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Nasional
    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    Nasional
    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Nasional
    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Nasional
    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Nasional
    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    Nasional
    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Nasional
    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Nasional
    Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

    Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com