Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Pastikan Bukan Hanya Wa Ode, Anggota Banggar DPR yang Diincar

Kompas.com - 08/01/2012, 23:34 WIB
Khaerudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan bukan hanya Wa Ode Nurhayati, anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat yang diincar korupsinya.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto memastikan, laporan soal rekening mencurigakan milik anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat yang masuk ke KPK tak hanya milik Wa Ode.

Bambang mengaku tak tahu berapa banyak rekening anggota Badan Anggaran (banggar) DPR yang transaksi mencurigakannya dilaporkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ke KPK. Tetapi Bambang memastikan, tak hanya Wa Ode, anggota Banggar DPR yang rekening mencurigakannya telah sampai ke tangan KPK.

Bambang mengatakan, akan mengecek terlebih dulu jumlahnya karena disebut rekening tak wajar semua anggota Banggar DPR telah dilaporkan PPATK ke KPK.

"Saya terus terang harus cek kalau dibilang seluruh (anggota Banggar DPR). Laporan itu diserahkan oleh PPATK, saya belum tahu berapa saja, saya tidak bisa sebut jumlah. Kalau lebih dari satu kan bukan hanya Wa Dde. Banyak itu, dan bukan hanya orang-orang tertentu yang Anda curigai," kata Bambang di Jakarta, Minggu (8/1/2012).

Menurut Bambang, KPK juga aktif meminta data-data rekening milik orang-orang yang dalam bidikan KPK. Jadi, tak hanya pasif menunggu laporan PPATK soal transaksi dan rekening mencurigakan, tetapi KPK kata Bambang juga meminta data-data rekening dari orang-orang yang tengah diselidiki korupsinya.

"KPK juga meminta informasi dari PPATK beberapa rekening-rekening yang lagi digarap prosesnya, baik penyelidikan maupun penyidikan," ujarnya. 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

    Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

    Nasional
    Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

    Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

    Nasional
    Khofifah-Emil Dardak Datangi Rumah Airlangga, Klaim Sudah Didukung Golkar Maju Pilkada Jatim

    Khofifah-Emil Dardak Datangi Rumah Airlangga, Klaim Sudah Didukung Golkar Maju Pilkada Jatim

    Nasional
    Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

    Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

    Nasional
    Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

    Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

    Nasional
    Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

    Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

    Nasional
    DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

    DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

    Nasional
    Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

    Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

    Nasional
    GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

    GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

    Nasional
    Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

    Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

    Nasional
    Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

    Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

    Nasional
    Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

    Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

    Nasional
    Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

    Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

    Nasional
    Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

    Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

    Nasional
    Soal RUU Penyiaran, Setara Institute: DPR dan Pemerintah Harus Perluas Partisipasi Publik

    Soal RUU Penyiaran, Setara Institute: DPR dan Pemerintah Harus Perluas Partisipasi Publik

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com