Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nasib Demokrat Bergantung pada Pemberantasan Korupsi

Kompas.com - 08/01/2012, 17:27 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Lembaga Survei Indonesia (LSI) baru saja mengeluarkan hasil survei tentang penilaian publik terhadap kondisi penegakan hukum dan kepercayaan publik pada pemberantasan korupsi di Indonesia. Dari survei tersebut diketahui bahwa masyarakat responden menilai buruk penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Meskipun demikian, masyarakat tetap optimistis terhadap kepemimpinan Abraham Samad sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Direktur Eksekutif LSI Dodi Ambardi mengatakan, secara teoretis penilaian negatif terhadap kinerja pemerintah akan memberikan efek politik. Lemahnya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi akan berdampak negatif terhadap kelangsungan politik dan demikian pula sebaliknya.

Dodi mengatakan, kekuatan incumbent menjelang Pemilu 2014 yang paling nyata adalah Partai Demokrat. Ada pengaruh sangat besar dari rakyat terhadap kinerja pemerintah dalam pemberantasan korupsi terhadap nasib partai tersebut.

Survei yang dilakukan pada Desember 2011 dan melibatkan 1.220 responden itu juga menanyakan keinginan responden memilih Partai Demokrat pada Pemilu 2014 bila penegakan hukum dan pemberantasan korupsi telah berjalan "sangat baik". Hasilnya memperlihatkan sebanyak 24 persen responden mengaku akan memilih partai biru tersebut. Adapun bila penilaian tersebut "buruk", partai ini hanya akan dipilih oleh sekitar 12 persen responden.

"Penilaian atas kinerja pemerintah ini memang bukan segala-galanya bagi kelangsungan Demokrat, tapi akan sangat sulit bagi partai ini pada 2014 bila tidak ada perbaikan kinerja pemerintah, khususnya dalam pemberantasan korupsi," kata Dodi kepada para wartawan di kantor LSI, Jakarta, Minggu (8/1/2012).

Dodi menilai bahwa Partai Demokrat akan ditinggalkan pemilih jika skandal Nazarudin tidak dituntaskan, terlebih kasus tersebut menyeret elite partai itu dan pemimpin lain Partai Demokrat yang lambat serta kurang tepat mengambil keputusan politik.

Ketua Dewan Pengurus Transparancy International Indonesia (TII) Todung Mulya Lubis mengatakan, sebagai penyokong terbesar pemerintahan, nasib Partai Demokrat ditentukan oleh perbaikan kinerja pemerintah itu sendiri. Pemilih pada 2014 akan semakin menurun jika publik memberikan penilaian yang tidak baik. Namun, ini belum menjadi penilaian akhir karena dinamika masih bergantung pada kinerja pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

"Kalau seandainya penanggulangan isu pemberantasan korupsi tidak dipertahankan, Demokrat akan kesulitan di 2014. Meski isu korupsi merambah semua partai, tapi yang menjadi sorotan utama adalah Demokrat," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Duetnya di Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya di Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Jadi Tempat Prostitusi, RTH Tubagus Angke Diusulkan untuk Ditutup Sementara dan Ditata Ulang

Jadi Tempat Prostitusi, RTH Tubagus Angke Diusulkan untuk Ditutup Sementara dan Ditata Ulang

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com