Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud MD Berpeluang Jadi Cawapres 2014

Kompas.com - 07/01/2012, 18:56 WIB
Ary Wibowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Riset Development Countries Studies Center (DCSC) Abdul Hakim menilai popularitas Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD akan mencuat menjelang 2014. Menurut Abdul, dengan popularitas Mahfud yang cukup besar saat ini, kemungkinan mantan Menteri Pertahanan itu akan meramaikan persaingan perebutan posisi capres dan cawapres periode 2014-2019.

"Jika melihat kondisi partai politik yang masing-masing memiliki kandidat capresnya, maka Mahfud MD sangat berpeluang menempati cawapres. Karena untuk menjadi capres, kendalanya adalah dia tidak punya kendaraan politik. Apalagi, dari sejumlah partai pengikut pemilu itu sudah punya calon-calonnya masing-masing," ujar Abdul di kantor DCSC, Jakarta, Sabtu (7/1/2012).

Meski demikian, Abdul mengatakan, berbagai kemungkinan mengenai siapa tokoh yang pantas menjadi capres dan cawapres tersebut masih akan bisa berubah. Apalagi beberapa bulan terakhir ini muncul tokoh baru, seperti Menteri BUMN Dahlan Iskan yang namanya mulai dikait-kaitkan dengan Pilpres 2014. "Jadi di tahun 2014 itu, yang tadinya bukan siapa-siapa, bisa muncul dan dijagokan dalam capres dan cawapres nanti. Dan kita sendiri saat ini belum mempunyai simulasi mengenai pasangan-pasangan itu. Mudah-mudahan simulasi itu nanti akan kita lakukan di pertengahan 2012," kata Abdul.

Kendati masih tiga tahun lagi, wacana calon presiden mulai menghangat. Sejumlah survei bertebaran terkait tingkat popularitas calon presiden. Hasil survei "Pemetaan Calon Presiden Tahun 2014, A Few Good Man" yang dilakukan Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS) itu merilis tokoh yang memiliki elektabilitas tinggi pada 2014. Para tokoh tersebut adalah Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto yang menduduki peringkat pertama sebagai calon presiden dengan dipilih 28 persen responden. Disusul kemudian Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD (10,6 persen), mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (7,4 persen), Aburizal Bakrie (6,8 persen), Ketua PBNU KH Aqil Siroj (6 persen), dan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin (5,2 persen).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com