Acos Atur Pertemuan Tamsil dengan Kemennakertrans

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengusaha Iskandar Pasojo alias Acos berperan menghubungkan pihak Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat dengan pejabat Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi terkait pengalokasian dana program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID).

Wakil Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat, Tamsil Linrung mengatakan, rekannya itu mempertemukan dia dengan Djoko Sidiq Pramono di Hotel Crowne Plaza sekitar Februari 2011 lalu. Saat itu, Djoko menjabat Direktur Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT).

"Posisi saya diminta, dihubungi Acos, 'Ada Pak Djoko ingin ketemuan menjelaskan soal anggaran terkait KTM (Kota Terpadu Mandiri) itu'. Dia mengusulkan supaya anggarannya itu bisa diakomodir di APBN 2011," kata Tamsil di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (28/12/2011).

Tamsil kemudian bersedia menemui Djoko dengan alasan, sebagai anggota DPR, dia berkewajiban memberikan informasi kepada pihak yang meminta.

"Ini terkait pelayanan umum, maka saya berkewajiban menjelaskan prosedurnya," ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, Djoko menjelaskan kepada Tamsil soal pentingnya program KTM bagi pembangunan daerah transmigrasi. Selain diikuti Acos, pertemuan tersebut juga dihadiri Ali Mudhori, yang dikenal Tamsil sebagai staf Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar.

"Jelaskan program itu penting, penanggulangan kemiskinan, kesejahteraan transmigran," kata Tamsil.

Merespon penjelasan Djoko itu, Tamsil lantas mempersilahkan Djoko untuk menyampaikan usulannya ke Kementerian Keuangan.

"Saya respons, itu memang bagus. Tetapi, harus melalui mekansisme yang benar, sampaikan ke Kemenkeu, nanti Kemenkeu ke Banggar," ungkapnya.

Adapun, Acos diakui Tamsil sebagai rekannya yang sama-sama tergabung dalam Persatuan Nelayan Tradisional Indonesia (PNTI). "Hanya, di PNTI, dia (Acos) wakil ketua umum, saya ketua umum," ucap Tamsil.

Seperti diberitakan, dana PPID untuk program Kemennakertrans dipersoalkan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dua pejabat Kemennakertrans, I Nyoman Suisnayan dan Dadong Irbarelawan menjadi terdakwa karena diduga menerima suap dari pengusaha Dharnawati. Suap diduga berkaitan dengan penetapan empat kabupaten di Papua yakni Keerom, Manokwari, Teluk Wondama, dan Mimika sebagai daerah penerima dana PPID.

Menurut Tamsil, dirinya tidak terlibat dalam pembahasan penentuan empat daerah tersebut. Penentuan daerah-daerah itu dilakukan Kemennakertrans.

"Kita hanya berikan persetujuan," katanya.

Sebelumnya, saat bersaksi di persidangan, Djoko mengaku diminta Ali Mudhori yang datang dengan Sindu Malik untuk menjelaskan program KTM ke Tamsil Linrung. Ali memberitahukan kepada Djoko adanya dana APBN-P 2011 Rp 1 triliun yang akan dialokasikan untuk PPID. Namun, menurut Tamsil, keputusan soal alokasi APBN-P untuk PPID itu diputuskan Banggar bersama Kementerian Keuangan di Cikopo, beberapa bulan setelah pertemuan dirinya dengan Djoko di Hotel Crowne Plaza.