KPK Didesak Periksa HEW Terkait Century

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi  didesak memeriksa HEW terkait aliran dana Bank Century. Pasalnya, pemeriksaan terhadap HEW diyakini dapat menjadi pintu masuk untuk penyelidikan lebih jauh kasus Century.

"Kita mendesak KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) meningkatkan (kinerja), terlebih ada nama-nama baru. Itu akan jadi pintu masuk untuk penyelidikan lebih jauh," kata Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Sohibul Iman saat acara refleksi akhir tahun 2011 FPKS di Jakarta, Rabu (28/12/2011).

Seperti diberitakan, HEW disebut-sebut sebagai anggota DPR yang juga masih keluarga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Nama HEW masuk dalam laporan hasil investigasi lanjutan BPK yang diserahkan ke pimpinan DPR, pekan lalu.

BPK menemukan transaksi penukaran valas dan penyetoran hasil penukaran valas dari HEW dan SKS (istri HEW). HEW dan SKS adalah nasabah Bank Century sejak Januari 2007. BPK berkesimpulan, transaksi HEW dan SKS itu patut diduga tidak wajar karena AFR, petugas Bank Century, menyatakan tidak pernah menerima fisik valas dari SKS dan HEW untuk ditukarkan ke rupiah. Namun, BPK belum menyimpulkan hubungan transaksi ini dengan kasus Century karena belum menemukan sumber dana valas yang ditukarkan.

Sohibul meminta agar jangan dikait-kaitkan antara sikap PKS yang ingin kasus Century diselesaikan oleh penegak hukum dengan posisi PKS di koalisi. Menurut dia, PKS ingin agar kasus Century tuntas seperti keinginan Presiden.

"Hasil audit forensik BPK bukan akhir dari kasus Century. Kita berharap hasil audit ditindaklanjuti oleh Timwas Century. Kita juga dorong Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR menelaah hasil dari BPK," kata Sohibul.

Aboe Bakar Al Habsyi, anggota Timwas Century dari F-PKS, mengatakan, pihaknya masih mengutamakan penanganan kasus Century di penegak hukum. Wacana DPR untuk menggunakan hak menyatakan pendapat, kata dia, adalah pilihan terakhir bagi PKS.

"PKS sangat realistis, bukan pada pendekatan emosional. Itu terakhir saja (HMP). Kalau sudah mentok di masalah hukum, itu kita buka pelan-pelan," kata anggota Komisi III itu.