Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jurnas Tak Miliki Rekening di Bank Century

Kompas.com - 24/12/2011, 18:40 WIB
Hindra Liu

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama PT Media Nusa Pradana, N Syamsuddin Ch. Haesy mengklaim perusahaannya, yang menerbitkan Harian Jurnal Nasional, tak memiliki rekening di Bank Century. Oleh karena itu, PT MNP, dalam melaksanakan operasionalnya, tidak berhubungan, baik langsung maupun tak langsung, dengan Bank Century.

Hal ini disampaikan Syamsuddin terkait pemberitaan bahwa PT MNC turut menerima dana dari Bank Century melalui seorang pengusaha berinisial BS. Hal ini berdasarkan penelusuran Kompas dari laporan audit forensik Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap aliran dana Bank Century yang diserahkan ke DPR, Jumat (23/12/2011).

Menurut Syamsuddin, perusahaannya bukan merupakan bagian dari partai politik mana pun. "Perusahaan ini menjalankan bisnisnya dengan kaidah-kaidah profesional bisnis sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Dan Dewan Direksi yang dipimpin oleh Direktur Utama sebagaimana lazimnya, memusatkan perhatian pada aktivitas operasional bisnis," kata Syamsuddin melalui siaran pers, Sabtu (24/12/2011).

Syamsuddin juga mengakui bahwa seluruh direksi dan karyawan PT MNP, termasuk para wartawannya, bekerja sebagai profesional dengan standar kompetensi yang berlaku bagi penerbitan media. Sebelumnya, mantan Pemimpin Redaksi Jurnas, Ramadhan Pohan, tak percaya perusahaan yang menerbitkan koran Jurnas menerima dana dari Bank Century. "Ini isu lama. Saya sih tidak percaya, sejak dulu pun," kata Ramadhan yang kini anggota Komisi II DPR, saat dikonfirmasi Kompas, Kamis (22/12/2011) malam.

Menurut Ramadhan, sebagai pemimpin redaksi, ia membatasi diri hanya dari sisi keredaksian saja. "Saya tidak mencampuri atau menangani masalah keuangan. Saya fokus di redaksi saja. Tapi, walaupun begitu, saya meyakini tak ada pelanggaran hukum atau manipulasi dana dalam konteks keuangan Jurnas. Semuanya halalan toyyiban," tuturnya.

Ramadhan menjelaskan, pemimpin perusahaannya adalah Ananta Setiawan. "Saya pemimpin redaksi periode Juni 2006 - Desember 2009, karena saya masuk DPR. Setahu saya, Sampoerna dan anaknya tidak pernah menjadi komisaris di Jurnas," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

    Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

    Nasional
    Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

    Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

    Nasional
    Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

    Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

    Nasional
    Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

    Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

    Nasional
    Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

    Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

    Nasional
    UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

    UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

    Nasional
    Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

    Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

    Nasional
    Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

    Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

    Nasional
    Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

    Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

    Nasional
    Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

    Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

    Nasional
    Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

    Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

    Nasional
    UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

    UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

    Nasional
    Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

    Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

    Nasional
    Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

    Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

    Nasional
    Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

    Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com