Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anas: Kesaksian Nazar soal Hambalang Fiksi!

Kompas.com - 24/12/2011, 12:07 WIB
Hindra Liu

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum menilai kesaksian mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin terkait kasus proyek Hambalang, Bogor, Jawa Barat, hanya fiksi atau karangan belaka. Anas mengklaim, dia tak terlibat dalam kasus senilai Rp 1,5 triliun tersebut.

"Sudahlah, itu cerita saja. Fiksi-fiksi," kata Anas, di sela-sela acara Kompetisi Futsal Piala Ketua Umum DPP Partai Demokrat di Jakarta, Sabtu (24/12/2011).

Seperti diberitakan, ketika diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus ini, Nazar mengatakan, Anas sengaja mengatur agar PT Adhi Karya memenangi tender proyek Hambalang. Sebagai imbalan, Anas memeroleh 7 juta dollar AS.

Tak hanya menuding, Nazaruddin, tersangka kasus dugaan suap wisma atlet, mengatakan telah menyerahkan dokumen dan kuintansi sebagai bukti bahwa Anas dan juga anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI dinilai pantas dijadikan tersangka.

Ditanya komentarnya terkait bukti-bukti tersebut, Anas hanya mengatakan, hal itu tetap tidak menjelaskan apa pun terkait tudingan keterlibatannya. Anas juga menepis tudingan Nazar bahwa dirinya pernah menghubungi Ignatius Mulyono untuk membantu proses pembebasan lahan di Hambalang.

Pada kesempatan itu, Anas mengatakan, Partai Demokrat mendukung KPK untuk menuntaskan proyek pembangunan pusat pendidikan, pelatihan, dan sekolah oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga tersebut berdasarkan bukti-bukti yang obyektif. Demokrat tak ingin tersandera oleh kasus dugaan korupsi tersebut.

"Kita mendukung KPK bekerja secara obyektif, profesional, dan tuntas," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    Nasional
    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasional
    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    Nasional
    Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

    Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

    Nasional
    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Nasional
    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Nasional
    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Nasional
    Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Nasional
    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Nasional
    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Nasional
    KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

    KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

    Nasional
    PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

    PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

    Nasional
    Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

    Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

    Nasional
    Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

    Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

    Nasional
    Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

    Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com