Di Indonesia, Demokrasi dan Islam Saling Menyokong

JAKARTA, KOMPAS.com - Pencapaian demokrasi di Indonesia yang berkembang pesat selama 13 tahun terakhir ini bisa menjadi model atau bahan perbandingan bagi negara-negara di ASEAN dan Asia Pasifik. Apalagi, demokrasi di sini bisa berjalan beriringan dengan Islam dan modernitas.

Penilaian itu disampaikan mantan Menteri Luar Negeri RI, Hassan Wirajuda, dalam Ceramah Umum "Demokrasi dan Diplomasi" di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Kamis (22/12/2011). "Indonesia memperlihatkan pencapaian tinggi dalam melaksanakan demokrasi dalam waktu singkat," katanya.

Hassan Wirajuda menjelaskan, kepemimpinan Orde Baru yang sentralistik dan otoriter selama lebih dari 30 tahun membuat bangsa ini mundur dalam demokrasi. Namun, gerakan Reformasi 1998 mendobrak kebntuan itu dan mendorong proses demokratisasi.

Pelaksanaan Pemilu Legislatif tahun 1999, 2004, dan 2009, juga Pemilu Presiden secara langsung tahun 2004 dan 2009 yang memperlihatkan sukses besar. Demikian pula dengan sekitar 500 pemilihan kepala daerah di seluruh Nusantara. Ini mengubah politik Indonesia dari sistem otoriter menuju sistem demokrasi.

Pemilu sukses, masyarakat hidup dalam kebebasan dan cukup damai. Konflik di Aceh yang berlangsung selama tiga dekade, misalnya, dapat ditangani dengan baik. Kita juga bisa bertahan di tengah krissis ekonomi dunia.

"Hanya dalam waktu 10 tahun, Indonesia sudah termasuk dalam jajaran negara-negara besar dengan demokrasi. Lebih dari itu, kita juga memperlihatkan bahwa demokrasi, Islam, dan modernitas bisa cocok, bahkan saling mendukung," katanya.

Suatu survei menunjukkan, antara 75 persen sampai 80 persen penduduk Indonesia percaya pada pemerintahan yang demokratis. Transisi Indonesia menuju demokrasi telah mencapai tahap yang bagus. Pencapaian ini merupakan modal yang penting dalam membangun diplomasi internasional.