Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Jangan Lupakan Kasus Korupsi Besar

Kompas.com - 22/12/2011, 16:33 WIB
Maria Natalia

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kemitraan dan Mitra Daerah yang terdiri 14 lembaga swadaya masyarakat (LSM) meminta di penghujung tahun 2011, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak melupakan kasus-kasus besar yang kini mulai menguap.

Ke 14 LSM tersebut antara lain Walhi, Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), Gasak Aceh, Lembaga Titian Pontianak, LBH Makassar dan Kendari, dan Pukat Fakultas Hukum UGM.

Beberapa kasus yang diingatkan kembali agar tetap diselesaikan diantaranya:

1. Kasus rekening gendut dari sejumlah perwira polisi yang hingga hari ini tak diungkapkan oleh Markas Besar Polri meskipun Indonesia Corruption Watch (ICW) telah dimenangkan oleh Komisi Informasi Publik untuk mempublikasikan hasil pemeriksaan internal Polri terkait rekening-rekening tersebut.

2. Kasus mafia pajak Gayus Tambunan yang ditengarai melibatkan sejumlah nama pengusaha besar dan elit politik negara. Namun, hingga kini kasus tersebut baru sampai pada nama-nama di kelas bawah.

3. Kasus suap proyek pembangunan Wisma Atlet di Palembang, Sumatera Selatan, di mana Sekretaris Menpora, Wafid Muharram, Mindo Rosalina Manulang dan mantan politisi Demokrat, Muhammad Nazaruddin telah terjerat proses hukum. Namun, nama-nama petinggi negara dan politisi yang telah disebut-sebut terlibat dalam kasus itu hingga kini masih melenggang bebas.

4. Kasus korupsi di Badan Anggaran DPR yang awalnya dihembuskan oleh politisi Partai Amanat Nasional, Wa Ode Nurhayati. Kumpulan LSM ini mengharapkan kasus tersebut tidak mengendap di tengah jalan dan penelusuran tak hanya sampai di Wa Ode yang disebut sebagai pahlawan "kesiangan".

5. Kasus suap cek pelawat dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Di kasus ini, mereka meminta KPK tak hanya mengusut sampai ke Nunun Nurbaeti, tapi juga dari otak penyuapan lainnya yang hingga saat ini belum diusut.

"Kasus-kasus ini menjadi pekerjaan rumah bagi KPK jilid III, untuk diungkap. Kami tidak ingin kasus-kasus ini menguap begitu saja. Kita akan terus mempertanyakan komitmen KPK untuk menuntaskan kasus-kasus ini," ujar Koordinator MTI, Jamil Mubarok, dalam diskusi Catatan Akhir Tahun tentang Korupsi di Hotel Four Season, Jakarta, Kamis (22/12/2011).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat 'Dirawat Sampai Sembuh'

KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat "Dirawat Sampai Sembuh"

Nasional
BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

Nasional
BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

Nasional
PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

Nasional
BNPB: 4 Orang Luka-luka Akibat Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut

BNPB: 4 Orang Luka-luka Akibat Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut

Nasional
Prahara di KPK: Usai Laporkan Albertina Ho, Nurul Ghufron Dilaporkan Novel Baswedan Cs Ke Dewas

Prahara di KPK: Usai Laporkan Albertina Ho, Nurul Ghufron Dilaporkan Novel Baswedan Cs Ke Dewas

Nasional
BNPB: Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut Rusak 27 Unit Rumah, 4 di Antaranya Rusak Berat

BNPB: Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut Rusak 27 Unit Rumah, 4 di Antaranya Rusak Berat

Nasional
Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Nasional
Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Nasional
TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com