Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Massa PKBN Geruduk Kemenkumham

Kompas.com - 20/12/2011, 15:35 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Puluhan kader Partai Kemakmuran Bangsa Nusantara (PKBN) menyambangi gedung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Senin (20/12/2011). Mereka memprotes hasil verifikasi partai politik Kemenkumham yang tidak meloloskan partai besutan Yenny Wahid tersebut.

Berdasarkan pengamatan Kompas.com, para kader PKBN tersebut mengusung bendera dan spanduk bertuliskan lambang partai mereka. Ada juga poster yang memuat gambar wajah mantan Presiden RI, Abdurrahman Wahid yang juga merupakan ayah Yenny.

Tampak salah satu poster yang mereka usung bertuliskan kalimat "verifikasi gombal". Pimpinan masa, Yenny Wahid mengatakan, pihaknya datang untuk mempertanyakan alasan Kemenkumham tidak meloloskan PKBN. Pasalnya menurut Yenny, PKBN telah melengkapi persyaratan administrasi seperti yang ditentukan.

Di Kemenkumham, massa PKBN kemudian diterima staf Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kemenkumham.

Jumat (16/12/2011), Kemenkumham mengumumkan bahwa partai baru yang lolos verifikasi hanyalah Partai Nasdem. Dengan demikian, PKBN dan Partai Serikat Rakyat Independen (Partai SRI) dinyatakan tidak lolos.

Menanggapi putusan tersebut, Yenny menilai adanya sejumlah kejanggalan dalam proses verifikasi itu. Kejanggalan pertama, kata Yenny, adanya dokumen PKBN yang hilang di Kemenkum HAM. Kedua, dokumen rahasia PKBN seperti akta notaris ditemukan beredar ke tangan pihak yang tidak seharusnya, selanjutnya, dokumen resmi Kemenkumham yang berisi keputusan verifikasi ini ditemukan PKBN telah beredar sebelum hasil verifikasi diumumkan.

Hal lainnya yang dianggap janggal menurut Yenny, standar verifikasi yang rancu seperti jumlah kabupaten/kecamatan yang digunakan Kemenkumham bukan berdasarkan data terbaru setelah pemekaran. Ditambah, persyaratan yang berubah-ubah.

"Kan, ada daerah yang jauh, seperti Papua, katanya boleh dokumen aslinya dikirim pakai e-mail, fax, dijawab boleh, tapi di akhir-akhir diberi tahu gak boleh," kata Yenny, Jumat (16/12/2011).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com