Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Massa PKBN Geruduk Kemenkumham

Kompas.com - 20/12/2011, 15:35 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Puluhan kader Partai Kemakmuran Bangsa Nusantara (PKBN) menyambangi gedung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Senin (20/12/2011). Mereka memprotes hasil verifikasi partai politik Kemenkumham yang tidak meloloskan partai besutan Yenny Wahid tersebut.

Berdasarkan pengamatan Kompas.com, para kader PKBN tersebut mengusung bendera dan spanduk bertuliskan lambang partai mereka. Ada juga poster yang memuat gambar wajah mantan Presiden RI, Abdurrahman Wahid yang juga merupakan ayah Yenny.

Tampak salah satu poster yang mereka usung bertuliskan kalimat "verifikasi gombal". Pimpinan masa, Yenny Wahid mengatakan, pihaknya datang untuk mempertanyakan alasan Kemenkumham tidak meloloskan PKBN. Pasalnya menurut Yenny, PKBN telah melengkapi persyaratan administrasi seperti yang ditentukan.

Di Kemenkumham, massa PKBN kemudian diterima staf Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kemenkumham.

Jumat (16/12/2011), Kemenkumham mengumumkan bahwa partai baru yang lolos verifikasi hanyalah Partai Nasdem. Dengan demikian, PKBN dan Partai Serikat Rakyat Independen (Partai SRI) dinyatakan tidak lolos.

Menanggapi putusan tersebut, Yenny menilai adanya sejumlah kejanggalan dalam proses verifikasi itu. Kejanggalan pertama, kata Yenny, adanya dokumen PKBN yang hilang di Kemenkum HAM. Kedua, dokumen rahasia PKBN seperti akta notaris ditemukan beredar ke tangan pihak yang tidak seharusnya, selanjutnya, dokumen resmi Kemenkumham yang berisi keputusan verifikasi ini ditemukan PKBN telah beredar sebelum hasil verifikasi diumumkan.

Hal lainnya yang dianggap janggal menurut Yenny, standar verifikasi yang rancu seperti jumlah kabupaten/kecamatan yang digunakan Kemenkumham bukan berdasarkan data terbaru setelah pemekaran. Ditambah, persyaratan yang berubah-ubah.

"Kan, ada daerah yang jauh, seperti Papua, katanya boleh dokumen aslinya dikirim pakai e-mail, fax, dijawab boleh, tapi di akhir-akhir diberi tahu gak boleh," kata Yenny, Jumat (16/12/2011).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

Nasional
Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Nasional
Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

Nasional
Kapolri Beri Penghargaan ke 11 Personel di Pegunungan Bintang, Papua

Kapolri Beri Penghargaan ke 11 Personel di Pegunungan Bintang, Papua

Nasional
Pegawai Kementan Bikin Perjalanan Dinas Fiktif demi Penuhi Kebutuhan SYL

Pegawai Kementan Bikin Perjalanan Dinas Fiktif demi Penuhi Kebutuhan SYL

Nasional
Sidang SYL, Saksi Ungkap Permintaan Uang Rp 360 Juta untuk Sapi Kurban

Sidang SYL, Saksi Ungkap Permintaan Uang Rp 360 Juta untuk Sapi Kurban

Nasional
Hadiri Perayaan Ultah Hendropriyono, Prabowo Dihadiahi Patung Diponegoro

Hadiri Perayaan Ultah Hendropriyono, Prabowo Dihadiahi Patung Diponegoro

Nasional
Menag Minta Jemaah Jaga Kesehatan, Suhu Bisa Capai 50 Derajat Celsius pada Puncak Haji

Menag Minta Jemaah Jaga Kesehatan, Suhu Bisa Capai 50 Derajat Celsius pada Puncak Haji

Nasional
Tinjau Pasar Baru di Karawang, Jokowi: Harga Cabai, Bawang, Beras Sudah Turun

Tinjau Pasar Baru di Karawang, Jokowi: Harga Cabai, Bawang, Beras Sudah Turun

Nasional
KPK Sebut Eks Dirut Taspen Kosasih Rekomendasikan Investasi Rp 1 T

KPK Sebut Eks Dirut Taspen Kosasih Rekomendasikan Investasi Rp 1 T

Nasional
Hakim MK Tegur Kuasa Hukum KPU karena Tidak Rapi Menulis Dokumen

Hakim MK Tegur Kuasa Hukum KPU karena Tidak Rapi Menulis Dokumen

Nasional
Jokowi Tanggapi Santai soal Fotonya yang Tak Terpasang di Kantor PDI-P Sumut

Jokowi Tanggapi Santai soal Fotonya yang Tak Terpasang di Kantor PDI-P Sumut

Nasional
Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

Nasional
 Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Nasional
Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite Sesuai Penugasan Pemerintah

Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite Sesuai Penugasan Pemerintah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com