Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Fakta Baru Video "Pembantaian Mesuji"

Kompas.com - 17/12/2011, 17:48 WIB
Maria Natalia

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Fakta baru terungkap, salah satu adegan sadis pemenggalan kepala warga yang ditampilkan dalam video "Pembantaian Mesuji" ternyata juga diambil dari konflik di Thailand selatan. Hal itu dilansir kantor berita CBSNews yang ditulis 16 Desember 2011.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Tim Gabungan Pencari Fakta Kasus Mesuji Denny Indrayana menyatakan, timnya akan menelusuri kebenaran video tersebut. Dia mengatakan, tim bentukan pemerintah tersebut tak bisa langsung menyimpulkan kebenaran sejumlah gambar dalam video itu.

"Benar atau tidak benar akan jadi bagian yang akan diverifikasi. Kami belum sampai pada kesimpulan karena kami memang sama-sama membaca katanya ada beberapa bagian yang diambil dari video di Thailand. Kami akan lihat. Saya tidak bisa mengatakan itu benar atau salah. Akan kami verifikasi," ujar Denny saat akan menghadiri pertemuan TGPF di Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Sabtu (17/12/2011).

Seperti diberitakan, di dalam berita yang menganalisis isi video pembantaian Mesuji yang tersebar luas di dunia maya ini terungkap bahwa salah satu adegan video ini diambil di Thailand selatan. Para pelaku pembantaian yang terlihat memakai celana loreng, bersenjata laras panjang, dan mengenakan penutup muka ini ternyata adalah para anggota separatis Pattani yang terkenal terlibat konflik SARA di negeri itu.

Dalam adegan video yang digabungkan pula dengan pembunuhan sadis di Sodong, Ogan Komering Ilir, ini, CBS meyakini bahwa itu terjadi di Thailand berdasarkan bahasa dan dialek yang digunakan, yaitu Melayu Pattani. Dalam video itu, para pelaku sengaja menunjukkan aksi membunuh sambil meneriakkan "Islamiyah Fathoni Darussalam", lalu muncul kata-kata "Merdeka". Sejauh ini belum ada konfirmasi dari pihak terkait di Indonesia mengenai hal ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    Nasional
    Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

    Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

    Nasional
    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Nasional
    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Nasional
    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Nasional
    Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Nasional
    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Nasional
    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Nasional
    KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

    KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

    Nasional
    PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

    PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

    Nasional
    Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

    Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

    Nasional
    Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

    Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

    Nasional
    Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

    Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

    Nasional
    Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

    Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

    Nasional
    Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

    Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com