Pemerintah Tak Serius Selesaikan GKI Yasmin

Kompas.com - 16/12/2011, 21:26 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorI Made Asdhiana

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah dinilai tidak serius menyelesaikan masalah Gereja Kristen Indonesia (GKI) Taman Yasmin, Bogor. Penilaian itu muncul setelah kembali dibatalkannya rapat lintas Komisi di Dewan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah, Jumat (16/12/2011) malam.

"Kami kecewa. Ini menunjukkan pemerintah tidak serius. Masalah ini dianggap tidak penting untuk diselesaikan," kata Bona Sigalingging, juru bicara GKI Yasmin di DPR setelah mengetahui rapat dibatalkan.

Bona mengatakan, pihaknya tak mendapat pemberitahuan resmi dari DPR mengenai pembatalan itu. Sedianya, rapat ini digelar Selasa (13/12/2011) pagi. Namun, kata Bona, rapat dibatalkan tanpa ada alasan yang jelas.

Rapat kemudian diundur menjadi malam ini. Sudah hadir sekitar 30 orang dari Sinode GKI, pengurus GKI Yasmin, GP Anshor Bogor, YLBHI, Setara Institute, dan Persekutuan Gereja di Indonesia.

Rencananya, pihak DPR yang akan terlibat dalam pembicaraan yakni Komisi II, III, dan VIII. Adapun dari pemerintah yakni Menteri Politik Hukum dan Keamanan, Kepala Polri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama.

Dalam rapat paripurna sore tadi, Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengumumkan adanya surat dari Kapolri, Mendagri, dan Menteri Agama yang meminta penundaan rapat. Tak disebutkan alasan penundaan.

Nusron Wahid, politisi Partai Golkar yang hadir juga menilai pemerintah tak serius menyelesaikan masalah GKI Yasmin. Ia akan meminta DPR untuk mengirimkan surat kepada Kapolri, Mendagri, dan Menteri Agama untuk mempertanyakan alasan penundaan.

"Ada apa ini? Siapa yang perintah pengunduran? Apakah perintah Presiden atau inisitatif pribadi?" kata Ketua Umum GP Anshor itu.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Periksa Eks Dirut PT Dirgantara Indonesia, Firli: Sudah Masuk Penyidikan

KPK Periksa Eks Dirut PT Dirgantara Indonesia, Firli: Sudah Masuk Penyidikan

Nasional
Amnesty: Selama 2010-2018, 95 Orang di Papua Jadi Korban Pembunuhan di Luar Proses Hukum

Amnesty: Selama 2010-2018, 95 Orang di Papua Jadi Korban Pembunuhan di Luar Proses Hukum

Nasional
Dicopot dari Adhi Karya, Fadjroel Jabat Komisaris Waskita Karya

Dicopot dari Adhi Karya, Fadjroel Jabat Komisaris Waskita Karya

Nasional
BW Sebut Kasus Nurhadi sebagai 'Family Corruption'

BW Sebut Kasus Nurhadi sebagai "Family Corruption"

Nasional
KPK Mulai Terapkan New Normal, Hanya Setengah Pegawai Kerja di Kantor

KPK Mulai Terapkan New Normal, Hanya Setengah Pegawai Kerja di Kantor

Nasional
Mendagri Minta Masa Kampanye Pilkada 2020 Diperpendek

Mendagri Minta Masa Kampanye Pilkada 2020 Diperpendek

Nasional
Tangani Covid-19, China Serahkan Bantuan Alat Kesehatan kepada Pemerintah Indonesia

Tangani Covid-19, China Serahkan Bantuan Alat Kesehatan kepada Pemerintah Indonesia

Nasional
Data Kemendagri, Penularan Covid-19 Masih Tinggi di 18 Provinsi Ini, Jakarta Tak Termasuk

Data Kemendagri, Penularan Covid-19 Masih Tinggi di 18 Provinsi Ini, Jakarta Tak Termasuk

Nasional
Kemendagri: 85 Kabupaten/Kota Zona Merah Covid-19, 102 Zona Hijau

Kemendagri: 85 Kabupaten/Kota Zona Merah Covid-19, 102 Zona Hijau

Nasional
BPJS Kesehatan Beri Keringanan bagi Peserta yang Menunggak Iuran

BPJS Kesehatan Beri Keringanan bagi Peserta yang Menunggak Iuran

Nasional
Amnesty Internasional Sampaikan Lima Masalah HAM di Papua ke PBB

Amnesty Internasional Sampaikan Lima Masalah HAM di Papua ke PBB

Nasional
Jubir Pemerintah: Kuncinya Aman dari Covid-19, Selanjutnya Bisa Produktif

Jubir Pemerintah: Kuncinya Aman dari Covid-19, Selanjutnya Bisa Produktif

Nasional
Targetkan 20.000 Tes Covid-19 Per Hari, Pemerintah Pastikan Jumlah Lab Cukup

Targetkan 20.000 Tes Covid-19 Per Hari, Pemerintah Pastikan Jumlah Lab Cukup

Nasional
KPK Periksa Eks Dirut Budi Santoso, Dalami Dugaan Korupsi di PT Dirgantara Indonesia

KPK Periksa Eks Dirut Budi Santoso, Dalami Dugaan Korupsi di PT Dirgantara Indonesia

Nasional
BNPB: 1.427 Bencana Terjadi dari 1 Januari-5 Juni 2020

BNPB: 1.427 Bencana Terjadi dari 1 Januari-5 Juni 2020

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X