Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nazaruddin: Pimpinan KPK Perampok!

Kompas.com - 14/12/2011, 13:15 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Terdakwa kasus dugaan suap wisma atlet SEA Games, Muhammad Nazaruddin, kembali menuding pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu merasa dizalimi karena ditetapkan sebagai pesakitan.

"Mereka ini semua perampok! Kan saya pernah bilang bahwa pimpinan KPK yang sekarang perampok," kata Nazaruddin seusai menjalani sidang dengan agenda tanggapan jaksa atas eksepsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (14/12/2011).

Nazaruddin juga meminta agar Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memeriksa harta kekayaan pimpinan KPK setelah masa jabatan mereka berakhir pada 17 Desember.

"Saya tahu benar Chandra bagaimana kekayaannya, Ade Rahardja bagaimana kekayaannya, Jasin bagaimana kekayaannya. Perampok! Kalau memang benar PPATK komit untuk pemberantasan korupsi, periksa!" ucapnya.

Saat ditanya bukti soal pernyataannya itu, Nazaruddin hanya menjawab, "Saya ini teman baiknya Chandra, saya tahu benar kelakuan Chandra itu."

Nazaruddin yang didampingi kuasa hukumnya, Hotman Paris, juga mengatakan bahwa dakwaan atas dirinya yang disusun tim jaksa penuntut umum merupakan rekayasa.

"Karena sampai sekarang saya tidak pernah ditanya poin-poin wisma atlet. Ada hal yang tidak dipahami saya lihat oleh JPU tentang tugas anggota DPR. Saya ini kan anggota komisi III DPR. Tidak bisa secara substansi ataupun secara umum mengambil kebijakan itu dan intervensi Komisi X jelas sekali soal perusahaan itu tidak pernah ditunjukkan akta," katanya.

Sementara tim jaksa penuntut umum mengatakan bahwa Nazaruddin menolak memberikan keterangan selama empat kali diperiksa di KPK.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

    Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

    Nasional
    PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

    PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

    Nasional
    Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

    Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

    Nasional
    PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

    PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

    Nasional
    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    Nasional
    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasional
    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    Nasional
    Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

    Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

    Nasional
    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Nasional
    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Nasional
    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Nasional
    Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Nasional
    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Nasional
    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Nasional
    KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

    KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com