Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pilihan Demokrat Bisa Berbeda dari Ranking KPK

Kompas.com - 30/11/2011, 17:33 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat memberikan sinyal siapa saja yang akan dipilih menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2011-2015. Sinyal itu diungkapkan oleh Ketua Bidang Hukum DPP Partai Demokrat, Benny K Harman.

Benny menyebut ada lima kriteria yang dimiliki Partai Demokrat dalam memilih pimpinan KPK. Beberapa kriteria itu mengarah pada calon tertentu. Misalnya, pimpinan KPK wajib memiliki pengalaman dan kompetensi dalam hal teknis penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

Pengalaman dalam hal penyelidikan dan penyidikan tentu dimiliki oleh orang yang berlatar belakang penegak hukum, baik polisi maupun jaksa. Adapun penuntutan berlatar belakang jaksa.

Dari delapan calon yang tengah digodok Komisi III DPR, ada dua orang yang berlatar belakang polisi dan jaksa. Mereka adalah mantan perwira tinggi Polri, Irjen (Purn) Aryanto Sutadi, dan mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Zulkarnaen.

Kriteria lain yang spesifik mengarah kepada ke calon adalah menguasai teknis maupun permasalahan terkait transaksi keuangan yang mencurigakan. Syarat itu dipenuhi calon Yunus Husein yang pernah menjabat Kepala Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK).

Kriteria lain dari Partai Demokrat tak mengarah pada suatu calon. Kriteria itu antara lain memiliki pengalaman dan jaringan yang luas sebagai aktivis anti korupsi, punya kemampuan komunikasi yang baik dengan lembaga penegak hukum lain maupun lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta memiliki kemampuan manajerial dan bekerja dalam tim sebagai wujud prinsip pimpinan kolektif kolegial.

Sinyal lain yang dilontarkan Benny ini memungkinkan pilihan Partai Demokrat tidak mengikuti rekomendasi Pansel Capim KPK. Seperti diketahui, Pansel memberi ranking terhadap delapan Capim berdasarkan penilaian berbagai aspek.

Jika diurutkan dari atas hingga bawah, urutan Capim usulan KPK itu adalah Bambang Widjojanto, Yunus Husein, Abdulah Hehamahuwa, Handoyo Sudrajat, Abraham Samad, Zulkarnaen, Adnan Pandu Praja, dan Aryanto Sutadi.

"Kita bisa berdebat dengan Pansel soal itu (ranking), saya terbuka. Ini penting untuk dapatkan Capim yang sungguh-sungguh punya kualitas," kata Benny yang juga Ketua Komisi III itu.

Suara anggota Partai Demokrat di Komisi III tentu sangat berpengaruh dalam seleksi ini karena jumlahnya paling banyak. Dari 55 anggota di Komisi III, sebanyak 18 di antarnya adalah anggota Fraksi Partai Demokrat. Apakah tiga orang itu akan dipilih? Kita tunggu saja saat pemilihan Jumat pekan ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Penayangan Ekslusif Jurnalistik Investigasi Dilarang dalam Draf RUU Penyiaran

    Penayangan Ekslusif Jurnalistik Investigasi Dilarang dalam Draf RUU Penyiaran

    Nasional
    Jokowi Resmikan 22 Ruas Jalan Daerah di Sultra, Gelontorkan Anggaran Rp 631 Miliar

    Jokowi Resmikan 22 Ruas Jalan Daerah di Sultra, Gelontorkan Anggaran Rp 631 Miliar

    Nasional
    Gerindra: Jangan Harap Kekuasaan Prabowo Jadi Bunker Buat Mereka yang Mau Berbuat Buruk

    Gerindra: Jangan Harap Kekuasaan Prabowo Jadi Bunker Buat Mereka yang Mau Berbuat Buruk

    Nasional
    Ogah Jawab Wartawan Soal Kasus TPPU, Windy Idol: Nyanyi Saja Boleh Enggak?

    Ogah Jawab Wartawan Soal Kasus TPPU, Windy Idol: Nyanyi Saja Boleh Enggak?

    Nasional
    Prabowo Janji Rekam Jejak di Militer Tak Jadi Hambatan saat Memerintah

    Prabowo Janji Rekam Jejak di Militer Tak Jadi Hambatan saat Memerintah

    Nasional
    Laksma TNI Effendy Maruapey Dilantik Jadi Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung

    Laksma TNI Effendy Maruapey Dilantik Jadi Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung

    Nasional
    Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

    Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

    Nasional
    Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

    Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

    Nasional
    Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

    Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

    Nasional
    Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

    Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

    Nasional
    BNPB: Total 43 Orang Meninggal akibat Banjir di Sumatera Barat

    BNPB: Total 43 Orang Meninggal akibat Banjir di Sumatera Barat

    Nasional
    Megawati Kunjungi Pameran Butet, Patung Pria Kurus Hidung Panjang Jadi Perhatian

    Megawati Kunjungi Pameran Butet, Patung Pria Kurus Hidung Panjang Jadi Perhatian

    Nasional
    PDI-P Bentuk Komisi Bahas Posisi Partai terhadap Pemerintahan Prabowo

    PDI-P Bentuk Komisi Bahas Posisi Partai terhadap Pemerintahan Prabowo

    Nasional
    Pengacara Tuding Jaksa KPK Tak Berwenang Tuntut Hakim Agung Gazalba Saleh

    Pengacara Tuding Jaksa KPK Tak Berwenang Tuntut Hakim Agung Gazalba Saleh

    Nasional
    Sekjen PDI-P: Bung Karno Tidak Hanya Milik Rakyat Indonesia, tapi Bangsa Dunia

    Sekjen PDI-P: Bung Karno Tidak Hanya Milik Rakyat Indonesia, tapi Bangsa Dunia

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com