Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Buyung: Harus Radikal Berantas Praktik Kotor di Rutan!

Kompas.com - 16/11/2011, 19:20 WIB
Ary Wibowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengacara senior Adnan Buyung Nasution menilai, untuk mengatasi berbagai praktik kotor di dalam rumah tahanan (rutan) perlu dilakukan cara-cara radikal. Hal itu diungkapkan Buyung untuk menanggapi pernyataan Syaipudin S Pane (43), mantan narapidana di Rumah Tahanan Salemba, yang mengaku adanya sel-sel mewah, dan bilik khusus untuk bercinta di dalam rutan Salemba.

"Saya kadang-kadang ingin pake jalan yang radikal. Jadi, itu semua eselon II sebaiknya diberhentikan dan suruh pensiun semua. Baru seperti itu kita bisa punya birokrasi yang bersih di negara ini. Dan, tidak hanya birokrasi di dalam penjara, tapi semua birokrasi. Karena, kalau seperti ini sudah sulit diperbaiki," kata Buyung di Jakarta, Rabu (16/11/2011).

Seperti diberitakan (Baca: Ada Bilik Bercinta di Rutan Salemba), saat masih mendekam di rutan Salemba, Syaripudin, sempat merekam kehidupan dan cerita di balik rumah tahanan (rutan) dengan kamera video dari ponsel miliknya pada 2008 silam. Film video sederhana itu bercerita tentang fasilitas di blok khusus koruptor.

Adapun dalam rekaman video tersebut digambarkan adanya praktik jual beli ruangan khusus untuk bercinta sampai kehidupan mewah di dalam blok rutan. Melalui video juga terekam praktik jual beli ruangan yang biasa digunakan untuk melakukan hubungan suami-istri.

Namun, menurut Buyung, apa yang ditunjukan dalam rekaman video tersebut bukan merupakan hal baru dalam kehidupan para narapidana rutan di seluruh Indonesia.

"Sejak tahun 50-an memang sudah seperti itu. Itu sudah berakar di dalamnya, jadi tidak bisa lagi diperbaiki jika tidak dibabat habis," tuturnya.

Sebelumnya, sesuai melakukan inspeksi mendadak di Rutan Salemba hari ini, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Amir Syamsuddin, mengatakan beberapa persoalan yang sering terjadi di beberapa rutan di Jakarta, salah satu penyebabnya adalah jumlah tahanan yang melebihi kapasitas. Menurut Amir, saat ini pihaknya sedang melakukan mapping untuk melakukan mutasi atau pemindahan rutan.

Menanggapi hal itu, Buyung menilai tidak perlu membuat rutan baru. Pasalnya, selama ini yang menjadi sumber permasalahan dalam rutan tersebut adalah kinerja petugas dan pemimpin rutan itu sendiri. Mereka sering menjadi sumber kejahatan karena bekerja sama dengan para narapidana.

"Jadi, seharusnya bisa saja kita terapkan sistem di Eropa, malam di penjara, siang kerja sosial bersihkan fasilitas umum, seperti membersihkan rumah sakit atau stasiun. Tapi, mesti ada prosesnya sebelum ke sana. Ini yang harus dipikirkan serius oleh pemerintah," kata Buyung.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com