Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahasiswa Papua Bisa Saja Minta Suaka...

Kompas.com - 14/11/2011, 07:52 WIB
Khaerudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Seiring memburuknya situasi keamanan di Papua pascapembubaran Kongres Rakyat Papua di Jayapura dan berlarutnya aksi mogok buruh PT Freeport Indonesia, tindakan aparat keamanan dinilai berlebihan. Penggeledahan sejumlah asrama mahasiswa asal Papua di Jakarta dan Bali salah satunya.

Mahasiswa Papua pun merasa tindakan tersebut tak hanya bisa memicu kemarahan, tetapi juga menimbulkan keinginan untuk meminta suaka politik ke luar negeri.

Menurut Dorus Wakum dari Komunitas Masyarakat Adat Papua Anti Korupsi, penggeledahan terhadap asrama mahasiswa asal Papua tanpa ada alasan yang jelas, apalagi disertai dengan kekerasan, membuat mahasiswa asal Papua berpikir pemerintah mendiskriminasikan mereka. Tak hanya itu, lanjut Dorus, mahasiswa asal Papua yang tengah belajar di luar Papua jadi merasa tak aman karena merasa terintimidasi dengan penggeledahan itu.

"Kami bisa meminta suaka politik ke luar negeri. Kalau aparat keamanan tak menghentikan tindakan-tindakan yang intimidatif dan meneror kami seperti penggeledahan, kami siap kumpulkan mahasiswa asal Papua untuk meminta suaka politik," kata Dorus di Jakarta, Minggu (13/11/2011).

Jika sampai mahasiswa asal Papua meminta suaka politik beramai-ramai, persoalan Papua akan terinternasionalisasi. Dorus mengatakan, mahasiswa asal Papua yang tengah belajar di sejumlah daerah bisa merasa tak lagi menjadi bagian dari bangsa Indonesia jika diperlakukan sewenang-wenang.

"Kami menyesal, sebagai anak bangsa Indonesia, tindakan diskriminatif dan teror seperti penggeledahan ini membuat kami merasa diperlakukan tidak seperti warga negara Indonesia lainnya," kata Dorus.

Oktovianus Pogau dari Komite Nasional Papua Barat mengatakan, isu penggeledahan asrama mahasiswa asal Papua telah menyebar ke berbagai mahasiswa asal Papua di Jawa dan Bali. "Mereka kini takut karena penggeledahan sudah dilakukan di Jakarta dan Bali. Banyak orangtua yang meminta anaknya pulang," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com