Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Jangan Hanya Mau Emasnya Papua Saja

Kompas.com - 13/11/2011, 23:13 WIB
Khaerudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com -- Kekayaan alam yang melimpah ternyata tak membawa berkah bagi rakyat Papua. Meski tanah Papua menyimpan emas yang dieksploitasi PT Freeport Indonesia sejak puluhan tahun silam dan menghasilkan kekayaan luar biasa bagi perusahaan pertambangan asal Amerika Serikat tersebut, namun di sisi yang lain, kesejahteraan buruhnya tak sebanding dengan buruh Freeport di negara lain.

Papua dinilai sebagai ironi Indonesia, tanahnya kaya tetapi rakyatnya banyak yang masih miskin. Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar mencatat, masalah Papua hingga kini lebih didominasi pendekatan keamanan. Tuntutan agar pemerintah pusat memperhatikan Papua, dicurigai sebagai upaya separatisme.

"Pemerintah jangan hanya mau emasnya Papua saja, tetapi rakyat Papua mereka tak mau perhatikan. Mestinya pemerintah jangan mau enaknya saja kalau bicara Papua," kata Haris, Minggu (13/11/2011) di Jakarta.

Haris mencontohkan, dalam masalah sengketa antara Freeport dengan buruhnya, pemerintah masih menggunakan pendekatan keamanan, antara lain dalam bentuk upaya polisi membubarkan aksi mogok buruh yang menuntut perbaikan kesejahteraan. Belum lagi tindakan polisi menggeledah asrama mahasiswa Papua di berbagai daerah, seiring dengan kerawanan kondisi keamanan di Papua.

Menurut Haris, tindakan penggeledahan tersebut hanya akan menimbulkan antipati masyarakat Papua terhadap aparat keamanan. Haris mengatakan, jalan keluar masalah Papua hanya dengan dialog, dan menghentikan segala bentuk pendekatan keamanan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com