Hentikan Kekerasan di Papua Sebelum UP4B Bekerja

JAKARTA, KOMPAS.com -- Pemerintah diminta menghentikan kekerasan dan menghukum oknum pelanggar hak asasi manusia (HAM) di Papua sebelum Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) bekerja.

Kordinator Komunitas Adat Masyarakat Papua Anti Korupsi (Kampak) Papua Michael Rumaropen yang ditemui di kantor Kontras, Jakarta, Minggu (13/11/2011) menegaskan, hingga kini para oknum aparat pelanggar HAM tidak dihukum sehingga masyarakat Papua tidak percaya itikad baik pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

"Dari penembakan dua karyawan Freeport, tewasnya enam warga Papua saat pembubaran paksa Kongres Rakyat Papua dan penganiayaan serta penikaman 12 warga pegunungan di Kurulu, belum ada satu aparat pun yang dihukum sebagai bukti komitmen pemerintah menghargai nyawa orang Papua," tutur Rumaropen.

Komnas HAM juga menegaskan terjadinya pelanggaran HAM atas kasus tewasnya enam warga saat pembubaran Konggres Rakyat Papua.

Menurut Rumaropen, kalau pembunuhan-pembunuhan tersebut tidak ada yang diungkap dan dituntaskan, tentu UP4B tidak akan memiliki legitimasi di mata masyarakat Papua.