Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Djoko: Saya Pernah Tak Setujui Kongres Papua III

Kompas.com - 07/11/2011, 18:54 WIB
Ary Wibowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto membantah telah mendelegasikan Menteri Dalam Negeri untuk menjadi keynote speaker dalam acara Kongres Rakyat Papua (KRP) III pada Senin (17/10/2011). Menurut Djoko, dirinya juga tidak pernah menandatangani surat pelaksanaan kegiatan tersebut.

"Tidak benar kalau saya mendelegasikan Mendagri ke kongres itu. Saya juga tidak pernah setujui dan menandatangani surat pelaksanaan kongres itu," ujar Djoko kepada wartawan di Gedung Menko Polhukam, Jakarta, Senin (7/11/2011).

Pernyataan Djoko ini berbeda dengan hasil yang didapat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) beberapa waktu lalu. Komnas menyatakan pelaksanaan kongres telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. Hal ini antara lain terlihat dari fakta bahwa panitia telah meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk membuka sekaligus memberikan materi.

Oleh karena itu, melalui surat Menkopolkam No B.962/Ses/Polhukam/10/2011, ditugaskan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri membuka dan menjadi keynote speaker pada kongres tersebut. Panitia pelaksana kongres itu juga telah mengirim surat kepada Kapolda Papua dan meminta agar Polda Papua memberikan izin keramaian dan pengamanan eksternal saat kongres berlangsung.

Djoko mengatakan, surat yang dikeluarkan kementeriannya tersebut terkait dengan tugas Mendagri untuk mengurusi persoalan otonomi khusus di Papua. "Jadi bukan untuk mendelegasikan Mendagri. Tidak ada itu. Saya juga dapat SMS seolah Menko Polhukam mau datang ke sana, tetapi itu semua tidak benar," jelas Djoko.

Menurut Djoko, surat yang diterima pihaknya terkait kongres tersebut adalah surat pemberitahuan akan dilaksanakannya Kongres Rakyat Papua III. Menurut dia, jika hanya surat untuk pelaksanaan kongres tidak perlu memerlukan persetujuan kementeriannya.

"Kalau kongres seminar damai seperti itu saya pernah datang tiga bulan yang lalu. Tidak ada larangan dan persetujuan juga. Tapi kalau untuk memproklamasikan merdeka, itu, kan, lain soal. Kejadian itu, kan, yang terjadi di akhir kongres," kata Djoko.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com