BPJS II Beroperasi Paling Lambat Juli 2015

JAKARTA, KOMPAS.com - Rapat konsultasi antarpimpinan fraksi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pimpinan DPR, Jumat (28/10/2011), menyepakati pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) II dimulai pada Januari 2014 dan paling lambat beroperasi Juli 2015. Hal itu dikatakan Sekretaris Partai Hanura Saleh Husein seusai rapat konsultasi, Jumat sore.

Rapat konsultasi itu digelar lantaran awalnya antar fraksi tidak sepakat mengenai mulai beroperasinya BPJS II. Enam fraksi yakni PDI-P, Golkar, PKS, PPP, Hanura, dan Gerindra menginginkan BPJS II mulai beroperasi 1 Januari 2014. Adapun tiga fraksi yakni Partai Demokrat, PKB, dan PAN sependapat dengan pemerintah bahwa BPJS II mulai beroperasi 1 Januari 2016.

Saleh mengatakan, fraksi pendukung pemerintah meminta beroperasinya BPJS II paling lambat Juli 2015 lantaran ditakutkan masalah administrasi perubahan status badan hukum belum siap. "Jadi segala sesuatunya selambat-lambatnya Juli 2015. Itu kesepakatan seluruh pimpinan fraksi dengan pimpinan DPR," kata Saleh.

Dengan kesepakatan itu, pembahasan BPJS II yang menangani jaminan kecelakaan kerja, kematian, hari tua, dan pensiun kembali dibahas di Pansus RUU BPJS bersama pemerintah. Jika disetujui pada tingkat I di Pansus, RUU itu akan dibawa ke tingkat II atau disahkan di sidang paripurna hari ini juga.

Pembahasan RUU BPJS di DPR telah mengalami dua kali perpanjangan masa tugas sehingga tidak bisa diperpanjang kembali jika tak disahkan dalam masa sidang ini. Mulai besok, DPR sudah masuk masa reses hingga pertengahan November 2011 .

Sebelumnya, pemerintah dan DPR sudah sepakat mengenai BPJS I. Rencananya, BPJS I beroperasi mulai 1 Januari 2014 dan langsung menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan, termasuk menampung pengalihan program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) PT Jamsostek (Persero) dan PT Asabri (Persero).