PKS Sesalkan Sikap Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera menyesalkan sikap pemerintah yang bersikeras menginginkan BPJS 1 dibentuk tahun 2014, sedangkan BPJS 2 dibentuk tahun 2016. Hal itulah yang menyebabkan lambannya pembahasan RUU BPJS.

"PKS sudah beberapa kali memberikan masukan terkait pengelolaan keuangan, tapi pemerintah selalu memperlambat prosesnya, sehingga berlarut sampai sekarang," kata Wakil Ketua Pansus RUU BPJS dari Fraksi PKS, Zuber Safawi, di Jakarta, Jumat (28/10/2011).

Sikap PKS tetap sama, BPJS 1 dan BPJS 2 sama-sama ditetapkan pada 1 Januari 2014. Transformasi program serta keuangan bisa dilakukan kapanpun, asalkan pemerintah memiliki kemauan kuat dan serius.

"Jika pemerintah punya political will yang kuat dan serius, maka seharusnya transformasi program dan aspek keuangan seharusnya tidak menjadi masalah," ujar Zuber.

Sementara untuk diketahui, rapat paripurna DPR dengan agenda pengesahan RUU BPJS masih di skors untuk memberi waktu fraksi-fraksi untuk melakukan lobi. Lobi dilakukan, karena belum ada kesepahaman antar fraksi-fraksi mengenai waktu penetapan BPJS 1 dan BPJS 2.