Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anton: Belum Ada Laporan Dana Freeport

Kompas.com - 27/10/2011, 14:48 WIB
Maria Natalia

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Fraksi PKB, Lily Chadijah Wahid, mensinyalir aparat keamanan, salah satunya Polri, mendapat kucuran dana senilai 14 juta dollar AS dari PT Freeport untuk mengamankan aset perusahaan asing tersebut jika terjadi kerusuhan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Anton Bachrul Alam mengungkapkan, pihaknya belum mengetahui kabar yang beredar itu. Ia menyatakan, belum bisa menjawab mengenai informasi itu lebih lanjut.

"Itu tolong dicek kepada yang menerima itu siapa. Kita belum lihat apakah ini ada. Jadi belum ada laporan seperti itu," ujar Anton di sela-sela menghadiri latihan bersama TNI-Polri tanggulangi teroris di halaman depan Hotel Sultan, Senayan, Jakarta, Kamis (27/10/2011).

Ia menyatakan, pihaknya perlu mencari tahu juga kebenaran informasi tersebut. "Tolong dicek. Kan, sesuatu yang dilontarkan itu harus dicari dulu kebenarannya, dananya untuk apa," lanjutnya.

Sebelumnya, Lily menyebut salah satu indikasi dibayarnya polisi oleh PT Freeport adalah dengan penambahan personel Brimob ke Papua. Selain itu, penembakan Kapolsek Mulia Komisaris Anumerta Dominggus Octavianus menjadi bagian dari rentetan tersebut.

Sejumlah warga Papua, kata Lily, diduga tak menyukai keberadaan TNI-Polri di Papua sehingga melakukan penembakan terhadap Kapolsek. Menurut dia, bila aparat keamanan menerima uang dari perusahaan asing itu, sama saja dengan melawan saudara sendiri, yaitu masyarakat Papua. Apalagi, belakangan berbagai aksi protes dan unjuk rasa dilakukan para buruh Freeport yang berasal dari penduduk asli Papua. Mereka menolak peraturan manajemen dan sikap PT Freeport Indonesia yang dinilai arogan terhadap para buruh.

Setelah kericuhan itu, kelompok Masyarakat Adat Papua dan wakil buruh Freeport Indonesia juga sempat melakukan unjuk rasa di depan Mabes Polri dan menuding kepolisian menerima dana dari Freeport. Pasalnya, mereka merasa polisi justru menindas para buruh ketika melakukan aksi protes. Seorang buruh Freeport, Petrus Ayamiseba, tewas dalam kericuhan polisi dan buruh itu. Hingga saat ini, perkembangan proses penyelidikan kematian Petrus belum diketahui lebih lanjut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

    Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

    Nasional
    Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

    Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

    Nasional
    Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

    Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

    Nasional
    Khofifah-Emil Dardak Datangi Rumah Airlangga, Klaim Sudah Didukung Golkar Maju Pilkada Jatim

    Khofifah-Emil Dardak Datangi Rumah Airlangga, Klaim Sudah Didukung Golkar Maju Pilkada Jatim

    Nasional
    Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

    Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

    Nasional
    Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

    Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

    Nasional
    Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

    Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

    Nasional
    DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

    DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

    Nasional
    Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

    Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

    Nasional
    GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

    GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

    Nasional
    Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

    Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

    Nasional
    Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

    Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

    Nasional
    Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

    Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

    Nasional
    Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

    Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

    Nasional
    Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

    Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com