Bahaya jika Ada Transaksi Politik Pimpinan KPK

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemilihan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memasuki tahap akhir. Delapan nama yang telah diseleksi Panitia Seleksi telah diserahkan kepada DPR. Selanjutnya DPR akan memilih empat nama yang akan menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi periode mendatang.

Celakanya, menurut Koordinator Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch Febri Diansyah, tak ada jaminan bahwa DPR bakal memilih calon terbaik. Minimal memilih berdasarkan peringkat terbaik yang ditetapkan Panitia Seleksi. Bahkan, lanjut Febri, sangat mungkin terjadi transaksi politik di DPR dalam memilih empat pimpinan KPK yang akan datang sehingga calon yang punya integritas bisa saja tersingkir.

"Ini yang paling berbahaya, terutama jika ada transaksi politik dalam pemilihan. Agar itu tidak terjadi, semua calon juga harus menyatakan dan pegang kuat komitmen agar tidak akan mau jika ada transaksi-transaksi politik," kata Febri di Jakarta, Selasa (25/10/2011).

Febri mengaku sulit berharap ke DPR bahwa mereka bakal memilih calon terbaik. Terlebih lagi, KPK periode sebelumnya banyak mengungkap kasus-kasus korupsi yang melibatkan sejumlah politikus di DPR.

"Kalau ke DPR-nya, ya sulit diharapkan. Mungkin ada beberapa orang yang masih punya semangat antikorupsi. Namun, mereka kan diatur oleh kekuasaan yang lebih tinggi, yaitu oligarki partainya," ujar Febri.

Harapan DPR memilih calon terbaik tanpa ada transaksi politik menjadi makin sulit saat KPK kini tengah gencar membongkar korupsi yang melibatkan politikus dan partainya seperti dalam kasus korupsi yang melibatkan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin.

"Terlebih lagi, saat ini KPK sedang menyasar dapur partai politik seperti soal dana politik," katanya.