Komnas HAM: Banyak Indikasi Pelanggaran HAM di Papua

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menemukan banyak indikasi pelanggaran HAM di Papua. Wakil Ketua Bidang Eksternal Komnas HAM Nurkholis mengatakan, penemuan indikasi tersebut sesuai dengan aduan-aduan masyarakat Papua, khususnya yang tinggal di sekitar wilayah PT Freeport Indonesia, Timika, Papua.

"Dari seluruh peristiwa yang terjadi sebagian umumnya mencoba mengindentifikasikan hak-hak yang perlu ditegakkan, terutama indikasi suasana tidak nyaman. Dan yang mencolok adalah hak atas hidup, yang sampai 2011 sudah ada 11 korban yang meninggal. Memang ada banyak dugaan indikasi pelanggaran HAM hak untuk hidup sesuai UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di sana," ujar Nurkholis di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (24/10/2011).

Dikatakan Nurkholis, indikasi pelanggaran tersebut sering ditemukan dalam bentuk penyiksaan luka berat maupun ringan. Bahkan, kata Nurkholis, bentuk pelanggaran tersebut juga telah masuk ke dalam ranah pelanggaran hak atas pendidikan dan dugaan kekerasan terhadap perempuan.

"Namun dari dugaan pelanggaran HAM di tersebut, kami akan mengkerucutkan terhadap pemulihan keamanan di Papua di samping terus menangani pelanggaran HAM utama tersebut. Dan tim kemarin malam sudah berangkat ke Papua, untuk menginvestigasikan berbagai persoalan di sana," jelas Nurcholis.

Lebih lanjut, Nurkholis mengatakan, Komnas HAM akan melibatkan pihak kepolisian dan Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Menurutnya, persoalan kekerasan di Papua merupakan salah satu dari tiga prioritas agenda Komnas HAM, yakni pelanggaran HAM berat di masa lalu, dan konflik agraria.

"Komnas HAM akan terus mengawal pengungkapan pelaku, dan terus memonitor terhadap proses yang sedang berjalan, proses mediasi terkait tuntuan karyawan Freeport. Nah ini ada dua itu, secara paralel akan kita lakukan. Mudah-mudahan proses mediasnya bisa berjalan dengan baik, bisa selesai. Kalau tidak kita harus cari jalan keluarnya solusinya seperti apa," kata Nurkholis.

Sebelumnya, hari ini Komnas HAM menerima aduan dari beberapa perwakilan masyarakat Papua dan keluarga korban penembakan di PT Freeport Indonesia di Timika. Solihin, salah satu pemimpin rombongan mengatakan, berbagai kasus kekerasan dan penembakan warga oleh orang tak dikenal Papua, telah menjadikan masyarakat cemas dan khawatir akan keamanan di daerahnya sendiri.

"Kami warga di sana, baik di Timika, Tembaga Pura, Kuala Kencana, dan Banti sudah tidak ada lagi rasa nyaman. Kami selalu diteror setiap hari. Berbagai tindakan kekerasan kepada warga kami terus terjadi," ujarnya.

Solihin menuturkan, beberapa keluarga korban penembakan tersebut, saat ini juga banyak yang mengalami trauma berkepanjangan. "Dan bukan hanya keluarga korban yang tewas saja. Tetapi juga keluarga korban yang luka-luka. Pasti mereka juga trauma, sehingga hal ini sangat berpengaruh dengan kualitas hidup kami di sana," kata Solihin.