Beri 15 Janji, SBY Hanya Tepati Tiga

JAKARTA, KOMPAS.com - Hanya tiga dari 15 janji Susilo Bambang Yudhoyono saat kampanye Pemilu Presiden tahun 2009 yang dinilai lebih dari 50 persen publik telah terpenuhi dalam dua tahun kepemimpinan.

Hal itu terungkap dalam hasil survei Jaringan Suara Indonesia (JSI). Hasil survei dipaparkan Direktur Eksekutif JSI Widdi Aswindi saat jumpa pers di Hotel Sultan Jakarta, Minggu (23/10/2011). Survei dilakukan pada 10-15 Oktober 2011 dengan menanyakan 1.200 responden melalui kuisioner.

Tiga janji Yudhoyono yang dinilai telah terpenuhi yakni, pertama, meningkatkan pelayanan kesehatan dan pengobatan gratis bagi yang tidak mampu. Sebanyak 65,5 persen menilai janji itu terpenuhi, 28,9 persen menilai belum terpenuhi, dan sisanya tidak menjawab.

Kedua, janji soal kesejahteraan guru dan sekolah gratis bagi yang tidak mampu. Sebanyak 62,9 persen publik menilai telah terpenuhi, 30,1 persen menilai tidak terpenuhi, dan sisanya tidak menjawab. Janji ketiga yakni meningkatkan pembangunan infrastruktur. Sebanyak 53,3 persen menilai terpenuhi, 40 persen tidak terpenuhi, dan sisanya tidak menjawab.

Adapun, janji Yudhoyono yang tak sampai 50 persen publik menilai belum terpenuhi yakni meningkatkan pertahanan dan keamanan (49,8 persen), mewujudkan ketahanan energi melalui pembangunan pembangkit tenaga listrik (47,5 persen), pemeliharaan lingkungan hidup (40,7 persen), menjaga kelangsungan demokrasi dan penghormatan hak asasi manusia (39,9 persen).

Janji lain yakni meningkatkan peran Indonesia di dunia internasional (37,9 persen), meningkatkan ketahanan pangan (36,7 persen), pemerataan pembangunan di daerah (32,2 persen), pembangunan perumahaan rakyat dan rumah susun (25,5 persen), reformasi birokrasi dengan pemberantasan KKN (24,1 persen).

Janji selanjutnya yakni meningkatkan kesejahteraan rakyat (23,7 persen), mengurangi jumlah penduduk miskin (19,9 persen), dan mengurangi jumlah pengangguran (17,4 persen).

JSI juga menanyakan kepuasan responden terhadap enam masalah. Pertama, masalah keamanan dinilai puas oleh 57,8 persen publik. Kedua, masalah sosial dinilai puas oleh 53,4 persen publik. Ketiga, masalah hubungan luar negeri dinilai puas 46 persen publik.

Masalah keempat yakni politik yang dinilai puas 43,2 persen. Kelima yakni masalah ekonomi yang hanya dinilai puas oleh 39,8 persen publik. Terakhir yakni masalah penegakkan hukum yang hanya dinilai puas oleh 39,7 persen publik.

Politisi PDI-P Maruarar Sirait yang hadir dalam rilis memperingatkan pemerintah terkait rendahnya tingkat kepuasan publik terhadap penanganan masalah ekonomi dan penegakkan hukum. Kedua bidang itu, menurut dia, sangat vital bagi kehidupan rakyat. "Ini harus sangat hati-hati. Ini artinya rakyat tidak percaya lagi pada institusi formal sekaligus tidak percaya pada penanganan ekonomi," kata dia.