Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mubarok: PKS Takkan Berani Keluar Koalisi

Kompas.com - 22/10/2011, 17:12 WIB
Ary Wibowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok menilai, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak akan berani keluar dari koalisi. Menurutnya, beberapa pernyataan kader PKS yang menginginkan keluar dari koalisi hanya permainan politik dua kaki dari partai tersebut.

"Saya jamin PKS tidak akan berani keluar koalisi. Bahkan, Presidennya (Luthfi Hasan) di salah satu televisi lokal juga sudah mengamini soal itu," kata Mubarok di Jakarta, Sabtu (22/10/2011).

Ditambahkan, pernyataan kader PKS yang mengatakan akan keluar dari koalisi jika ada menterinya yang di-reshuffle hanya wacana. Pasalnya, kata dia, saat ini yang tepat dijadikan acuan keputusan PKS hanya Majelis Dewan Syuro PKS.

"Jadi mereka hanya memberikan ruang ekpresi kepada yang muda-muda seperti Anis Mata. Apalagi ada statement, kalau ada menteri kami yang dikurangi, komitmen kami juga akan dikurangi. Itu sama saja kalau mereka ini memainkan politik transaksi eceran," kata Mubarok.

Meski demikian, ia menegaskan, Demokrat tidak mempunyai niat untuk mengeluarkan PKS dari koalisi. Namun, jika PKS sendiri yang menginginkan untuk keluar koalisi Partai Demokrat tidak akan menghalanginya.

"Kalau mereka meninggalkan koalisi, silakan saja. Tapi tentunya dia tidak akan dikeluarkan. Kita tahu lah, sikap PKS ini, sebagai salah satu Partai ideologis, yang sedang dalam proses menunju nasionalis," kata Mubarok.

Rapat Majelis Syuro PKS akan digelar November 2011. Majelis Syuro akan membicarakan dilanggarnya kontrak koalisi seperti pengurangan jatah menteri. Pasalnya, dalam kontrak, PKS disebut mendapat jatah empat menteri. Sebanyak 99 anggota Majelis Syuro akan mengambil sikap apakah tetap berada di koalisi atau tidak.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPU Mulai Tetapkan Kursi DPRD, Parpol Sudah Bisa Berhitung Soal Pencalonan di Pilkada

KPU Mulai Tetapkan Kursi DPRD, Parpol Sudah Bisa Berhitung Soal Pencalonan di Pilkada

Nasional
PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

Nasional
PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

Nasional
KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

Nasional
MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

Nasional
Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

Nasional
Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com