Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fadel: Sudi Harusnya Transparan Sampaikan Fakta

Kompas.com - 22/10/2011, 16:43 WIB
Ary Wibowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad menyesalkan pernyataan Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi terkait pencopotan dirinya sebagai menteri karena bermasalah. Menurut Fadel, seharusnya Sudi menjelaskan kepada publik apa masalah tersebut secara rinci dan jelas.

"Pak Sudi seharusnya menyampaikan secara transparan apa masalah yang Beliau maksudkan agar masyarakat tidak dibingungkan dan bisa mengetahui apa masalah yang dimaksudkan Mensesneg tersebut yang menjadi dasar pertimbangan pergantian menteri kelautan dan perikanan," ujar Fadel saat konferensi pers di kediamannya, Jakarta, Sabtu (22/10/2011).

Tidak lama setelah rombongan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendarat di Bandara Ngurah Rai, Denpasar, Bali, Jumat kemarin, Sudi Silalahi mengatakan tidak ada penzaliman terkait pencopotan posisi Fadel dari Kementrian Kelautan dan Perikanan.

Menurut Sudi, Presiden memutuskan Fadel untuk dibebaskan dari posisinya sebagai menteri karena politisi Golkar tersebut bermasalah. Dikatakan Fadel, selama dua tahun ketika menjabat sebagai menteri, dirinya meyakini tidak ada satu pun permasalahan hukum yang berkaitan langsung dengan tugas kementerian.

"Buktinya, laporan keuangan KKP pada 2010 ini telah naik peringkat Wajar Tanpa Pengecualian yang pada tahun-tahun sebelumnya disclaimer," ungkapnya.

Selain itu, lanjut Fadel, dirinya sudah sangat jelas menyampaikan selama ini sudah berbesar hati terkait pencopotan jabatannya. Pasalnya, Fadel menilai, pencopotan posisinya tersebut merupakan hak prerogatif dari Presiden.

"Oleh sebab itu, seharusnya Pak Sudi tidak perlu menyampaikan alasan pemberhentian saya, bila substansinya sangat kabur atau tidak jelas, hingga terkesan mengada-ada, bahkan cenderung menjadi fitnah. Harusnya Mensesneg menjaga etika dan martabatnya," tegas Fadel.

Sebelumnya, kepada wartawan, Fadel masih merasa dizalimi oleh Presiden terkait baru diberitahu dirinya didepak dari kabinet 10 menit sebelum Presiden mengumumkan susunan kabinet baru, Selasa (18/10/2011) pukul 20.00. Pemberitahuan itu disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi melalui telepon. 4,5 jam sebelumnya, Fadel mengaku masih diberitahu Sudi tetap dipertahankan di kabinet.

"Kan saya bekerja dua tahun. Kalau saya mau diberhentikan bilang dong. 'Pak Fadel, tugas kamu selesai dua tahun. Saya terimakasih tugas kamu sudah bagus.' Saya kecewa tapi saya tidak sedih. Saya merasa proses saya seperti dizalimin. Saya kan manusia biasa," kata Fadel di Jakarta, Rabu (19/10/2011).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    PPATK Bakal Laporkan Anggota DPR Main Judi Online ke MKD

    PPATK Bakal Laporkan Anggota DPR Main Judi Online ke MKD

    Nasional
    MKD Disebut Bisa Langsung Tindak Anggota DPR Pemain Judi Online Tanpa Tunggu Laporan

    MKD Disebut Bisa Langsung Tindak Anggota DPR Pemain Judi Online Tanpa Tunggu Laporan

    Nasional
    KPK Ungkap Modus Dugaan Korupsi Bansos Presiden, Kualitas Dikurangi

    KPK Ungkap Modus Dugaan Korupsi Bansos Presiden, Kualitas Dikurangi

    Nasional
    Tiba di Pearl Harbor, KRI Raden Eddy Martadinata-331 Akan Latihan dengan Puluhan Kapal Perang Dunia

    Tiba di Pearl Harbor, KRI Raden Eddy Martadinata-331 Akan Latihan dengan Puluhan Kapal Perang Dunia

    Nasional
    PKS Pastikan Sudah Komunikasi dengan Anies Sebelum Memasangkannya dengan Sohibul Iman

    PKS Pastikan Sudah Komunikasi dengan Anies Sebelum Memasangkannya dengan Sohibul Iman

    Nasional
    Jokowi Sebut Surplus Panen Padi di Kotawaringin Timur Akan Dibawa ke IKN

    Jokowi Sebut Surplus Panen Padi di Kotawaringin Timur Akan Dibawa ke IKN

    Nasional
    Hari Anti Narkotika Internasional, Mengadopsi Kebijakan Berbasis Ilmiah

    Hari Anti Narkotika Internasional, Mengadopsi Kebijakan Berbasis Ilmiah

    Nasional
    Usung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Dianggap Incar Efek 'Ekor Jas'

    Usung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Dianggap Incar Efek "Ekor Jas"

    Nasional
    Jokowi Sebut Indonesia Akan Terdampak Gelombang Panas Empat Bulan ke Depan

    Jokowi Sebut Indonesia Akan Terdampak Gelombang Panas Empat Bulan ke Depan

    Nasional
    Duetkan Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Kurang Diuntungkan Secara Elektoral

    Duetkan Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Kurang Diuntungkan Secara Elektoral

    Nasional
    3 Desa Dekat IKN Banjir, BNPB: Tak Berdampak Langsung ke Pembangunan

    3 Desa Dekat IKN Banjir, BNPB: Tak Berdampak Langsung ke Pembangunan

    Nasional
    Wakasad Kunjungi Pabrik “Drone” Bayraktar di Turkiye

    Wakasad Kunjungi Pabrik “Drone” Bayraktar di Turkiye

    Nasional
    Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024, PKS Dianggap Menjaga Daya Tawar Politik

    Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024, PKS Dianggap Menjaga Daya Tawar Politik

    Nasional
    Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

    Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

    Nasional
    Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

    Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com