Terkena Perombakan, PKS Hormati Putusan Presiden

Kompas.com - 19/10/2011, 09:59 WIB
Penulis Hindra Liu
|
EditorHeru Margianto

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera, Tifatul Sembiring, yang juga Menteri Komunikasi dan Informatika, mengatakan, PKS menghormati keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait perombakan susunan Kabinet Indonesia Bersatu II.

Jatah kursi PKS di kabinet berkurang satu setelah Presiden mengeluarkan Menteri Riset dan Teknologi Suharna Surapranata dari KIB II. Dengan demikian, saat ini ada tiga menteri dari PKS di kabinet, yaitu Tifatul, Menteri Pertanian Suswono, dan Menteri Sosial Salim Segaf Al'jufrie.

"Pertama, kita menghormati keputusan Presiden karena secara konstitusional ini adalah hak prerogratif Presiden," kata Tifatul kepada para wartawan di sela-sela acara pelantikan menteri dan wakil menteri di Istana Negara, Jakarta, Rabu (19/10/2011).

Tifatul mengatakan, ketika Presiden mengumumkan susunan KIB II yang baru, Ketua Majelis Syuro Hilmi Aminuddin mengumpulkan para kader di Lembang, Jawa Barat. Pada kesempatan tersebut, Ustadz Hilmi sempat memberikan arahan kepada para kader PKS.

Namun, Tifatul tak merinci isi arahan tersebut. Tifatul hanya mengatakan, para menteri dari PKS akan tetap bekerja seperti biasa. Mantan Presiden PKS ini pun membantah kabar yang beredar bahwa jika satu menteri dari PKS dikeluarkan dari kabinet, maka semua menteri PKS akan kompak keluar dari kabinet.

Ketika ditanya apakah PKS akan tetap berada di koalisi parpol pendukung pemerintah, Tifatul hanya mengatakan, "Hal-hal demikian, pembahasan selanjutnya akan kita bahas di Majelis Syuro."



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Eks Pejabat Kemenag Undang Sumantri Segera Disidang

Eks Pejabat Kemenag Undang Sumantri Segera Disidang

Nasional
Mendagri: Kepala Daerah Terpilih Harus Bisa Kendalikan Covid-19 di Wilayah Masing-masing

Mendagri: Kepala Daerah Terpilih Harus Bisa Kendalikan Covid-19 di Wilayah Masing-masing

Nasional
Planas PRB Harap Konsep Konvergensi Cegah Ketidakefisienan Sumber Daya Pencegahan Bencana

Planas PRB Harap Konsep Konvergensi Cegah Ketidakefisienan Sumber Daya Pencegahan Bencana

Nasional
Waketum PKB: Minimal Ada 3 Menteri yang Di-reshuffle

Waketum PKB: Minimal Ada 3 Menteri yang Di-reshuffle

Nasional
Soal Reshuffle Kabinet, Gerindra: Itu Hak Presiden, Kita Tak Ikut Campur

Soal Reshuffle Kabinet, Gerindra: Itu Hak Presiden, Kita Tak Ikut Campur

Nasional
Ilham Saputra Resmi Jadi Ketua KPU Definitif Gantikan Arief Budiman

Ilham Saputra Resmi Jadi Ketua KPU Definitif Gantikan Arief Budiman

Nasional
Polri: Total 31 Tersangka Teroris Terkait Aksi Bom Bunuh Diri Makassar Sudah Ditangkap

Polri: Total 31 Tersangka Teroris Terkait Aksi Bom Bunuh Diri Makassar Sudah Ditangkap

Nasional
Zulkifli Hasan: Persoalan Impor Beras Tak Sesederhana yang Dibayangkan

Zulkifli Hasan: Persoalan Impor Beras Tak Sesederhana yang Dibayangkan

Nasional
Formappi: Pembentukan Satgas BLBI adalah Pengakuan Pentingnya RUU Perampasan Aset

Formappi: Pembentukan Satgas BLBI adalah Pengakuan Pentingnya RUU Perampasan Aset

Nasional
ICW: Komitmen Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi Tak Bisa Dipercaya

ICW: Komitmen Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi Tak Bisa Dipercaya

Nasional
SAFEnet Sebut Kondisi Kebebasan Berekspresi di Indonesia Memburuk pada 2020

SAFEnet Sebut Kondisi Kebebasan Berekspresi di Indonesia Memburuk pada 2020

Nasional
Polri Tangkap Lagi Satu Terduga Teroris Terkait Bom Bunuh Diri di Makassar

Polri Tangkap Lagi Satu Terduga Teroris Terkait Bom Bunuh Diri di Makassar

Nasional
Ramadhan Masih di Tengah Pandemi, Zulkifli Hasan Minta Pemerintah Kendalikan Harga Pangan

Ramadhan Masih di Tengah Pandemi, Zulkifli Hasan Minta Pemerintah Kendalikan Harga Pangan

Nasional
Perludem: Masa Jabatan Presiden 3 Periode Inkonstitusional

Perludem: Masa Jabatan Presiden 3 Periode Inkonstitusional

Nasional
Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Dinilai Bertentangan dengan Semangat Reformasi

Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Dinilai Bertentangan dengan Semangat Reformasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X