Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dahlan Iskan: Tanggung Jawab Itu Ibarat Racun!

Kompas.com - 19/10/2011, 01:38 WIB
M.Latief

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pada saat pengumuman perombakan susunan Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II atau KIB II, Selasa (18/10/2011) malam tadi, Dahlan Iskan memilih menyaksikan pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dari layar kaca di kantornya di Gedung PT PLN lantai 9, Kebayoran, Jakarta Selatan. Sejak pukul 18.00 WIB, sejumlah wartawan media cetak dan elektronik menyambangi Dahlan, yang didampingi istri dan puluhan karyawan bidang kehumasan PLN.

Sesaat setelah namanya disebut Presiden sebagai nakhoda baru Kementerian BUMN sebagai pengawas 142 BUMN, Dahlan terlihat biasa saja. Meskipun demikian, Dahlan, yang sebelumnya menjabat Dirut PT PLN ini, mengungkapkan bahwa yang juga sangat penting dalam membenahi BUMN antara lain bagaimana menghilangkan intervensi terhadap perusahaan milik negara.

Berikut petikan wawancara dengan Dahlan seusai menyaksikan pengumuman struktur baru menteri KIB II hasil perombakan:

Tanya: Apa agenda yang harus dijalankan dalam 100 hari pertama memimpin Kementerian BUMN.

Dahlan: Saya sebenarnya kurang sepakat soal ukuran kinerja 100 hari pertama. Saya lebih suka apa yang harus saya lakukan sampai dengan akhir tahun 2011 ini saja dulu. Yang prioritas dibenahi saat ini adalah pengurangan hingga 50 persen kegiatan surat-menyurat pembuatan laporan dan rapat-rapat yang tidak penting.

Saat ini, surat-menyurat, laporan, dan dari BUMN ke Kementerian BUMN terlalu banyak sehingga kerja perusahaan BUMN tidak berlangsung efektif. Percuma membuat laporan terlalu banyak, tetapi tidak pernah dibaca; rapat terlalu sering, tetapi belum tentu ada hasilnya.

Tanya: Hingga kini stigma negatif terhadap BUMN masih saja berkembang. Apa saja langkah yang harus dilakukan untuk mengatasi masih kentalnya BUMN dari intervensi politik dan kepentingan kelompok tertentu?

Dahlan: Intervensi politik, intervensi dari Kementerian BUMN terhadap perusahaan milik negara, harus dikurangi karena intervensi korporasi sudah tidak zaman lagi. Direksi BUMN harus kerja keras dan mampu menghadang intervensi itu. Kalau ada direksi yang tidak sanggup menjaga dirinya dari intervensi, lebih baik mundur.

Tanggung jawab sebagai Menteri BUMN cukup besar karena itu harus terus berupaya membenahi kinerja BUMN karena banyak yang masih merugi. Untuk itu, diperlukan kebersamaan, baik dengan Wakil Menteri BUMN Mahmudin Yasin, maupun para deputi, dalam merumuskan kebijakan yang intinya membenahi semua sektor BUMN.

Tanya: Bagaimana jika masih ada direksi BUMN yang "bermain-main" atau bersinggungan dengan politisi.

Halaman:
Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Penjelasan Habiburokhman soal Adanya Anggota DPR Main Judi 'Online'

    Penjelasan Habiburokhman soal Adanya Anggota DPR Main Judi "Online"

    Nasional
    Airlangga Sebut Kemenko Perekonomian Pindah ke IKN jika Kantornya Sudah Siap

    Airlangga Sebut Kemenko Perekonomian Pindah ke IKN jika Kantornya Sudah Siap

    Nasional
    Jemaah Haji Sambut Gembira Saat Hujan Turun di Mekkah, di Tengah Peringatan Cuaca Panas

    Jemaah Haji Sambut Gembira Saat Hujan Turun di Mekkah, di Tengah Peringatan Cuaca Panas

    Nasional
    PPP Pastikan Agenda Muktamar untuk Pergantian Pemimpin Berlangsung Tahun 2025

    PPP Pastikan Agenda Muktamar untuk Pergantian Pemimpin Berlangsung Tahun 2025

    Nasional
    Jemaah Haji dengan Risiko Tinggi dan Lansia Diimbau Badal Lontar Jumrah

    Jemaah Haji dengan Risiko Tinggi dan Lansia Diimbau Badal Lontar Jumrah

    Nasional
    Idul Adha, Puan Maharani: Tingkatkan Kepedulian dan Gotong Royong

    Idul Adha, Puan Maharani: Tingkatkan Kepedulian dan Gotong Royong

    Nasional
    Timwas Haji DPR: Tenda Jemaah Haji Indonesia Tidak Sesuai Maktab, Banyak yang Terusir

    Timwas Haji DPR: Tenda Jemaah Haji Indonesia Tidak Sesuai Maktab, Banyak yang Terusir

    Nasional
    Sikap Golkar Ingin Ridwan Kamil Maju di Pilkada Jabar Ketimbang Jakarta Dinilai Realistis

    Sikap Golkar Ingin Ridwan Kamil Maju di Pilkada Jabar Ketimbang Jakarta Dinilai Realistis

    Nasional
    Masalah Haji Terus Berulang, Timwas Haji DPR Usulkan Penbentukan Pansus

    Masalah Haji Terus Berulang, Timwas Haji DPR Usulkan Penbentukan Pansus

    Nasional
    Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Jemaah Haji Diimbau Tak Lontar Jumrah Sebelum Pukul 16.00

    Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Jemaah Haji Diimbau Tak Lontar Jumrah Sebelum Pukul 16.00

    Nasional
    Wapres Ma'ruf Dorong Kegiatan Kurban Terus Dijaga, Sebut Warga Non-Muslim Ikut Berkurban di Masjid Istiqlal

    Wapres Ma'ruf Dorong Kegiatan Kurban Terus Dijaga, Sebut Warga Non-Muslim Ikut Berkurban di Masjid Istiqlal

    Nasional
    Semarak Perayaan Idul Adha 1445 H, DPC PDIP di 38 Daerah Jatim Sembelih Hewan Kurban

    Semarak Perayaan Idul Adha 1445 H, DPC PDIP di 38 Daerah Jatim Sembelih Hewan Kurban

    Nasional
    Pelindo Petikemas Salurkan 215 Hewan Kurban untuk Masyarakat

    Pelindo Petikemas Salurkan 215 Hewan Kurban untuk Masyarakat

    Nasional
    Gus Muhaimin: Timwas Haji DPR Sampaikan Penyelenggaraan Haji 2024 Alami Berbagai Masalah

    Gus Muhaimin: Timwas Haji DPR Sampaikan Penyelenggaraan Haji 2024 Alami Berbagai Masalah

    Nasional
    DPD PDI-P Usulkan Nama Anies di Pilkada Jakarta, Ganjar: Seandainya Tidak Cocok, Tak Usah Dipaksakan

    DPD PDI-P Usulkan Nama Anies di Pilkada Jakarta, Ganjar: Seandainya Tidak Cocok, Tak Usah Dipaksakan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com