Dahlan Iskan: Tanggung Jawab Itu Ibarat Racun!

JAKARTA, KOMPAS.com — Pada saat pengumuman perombakan susunan Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II atau KIB II, Selasa (18/10/2011) malam tadi, Dahlan Iskan memilih menyaksikan pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dari layar kaca di kantornya di Gedung PT PLN lantai 9, Kebayoran, Jakarta Selatan. Sejak pukul 18.00 WIB, sejumlah wartawan media cetak dan elektronik menyambangi Dahlan, yang didampingi istri dan puluhan karyawan bidang kehumasan PLN.

Sesaat setelah namanya disebut Presiden sebagai nakhoda baru Kementerian BUMN sebagai pengawas 142 BUMN, Dahlan terlihat biasa saja. Meskipun demikian, Dahlan, yang sebelumnya menjabat Dirut PT PLN ini, mengungkapkan bahwa yang juga sangat penting dalam membenahi BUMN antara lain bagaimana menghilangkan intervensi terhadap perusahaan milik negara.

Berikut petikan wawancara dengan Dahlan seusai menyaksikan pengumuman struktur baru menteri KIB II hasil perombakan:

Tanya: Apa agenda yang harus dijalankan dalam 100 hari pertama memimpin Kementerian BUMN.

Dahlan: Saya sebenarnya kurang sepakat soal ukuran kinerja 100 hari pertama. Saya lebih suka apa yang harus saya lakukan sampai dengan akhir tahun 2011 ini saja dulu. Yang prioritas dibenahi saat ini adalah pengurangan hingga 50 persen kegiatan surat-menyurat pembuatan laporan dan rapat-rapat yang tidak penting.

Saat ini, surat-menyurat, laporan, dan dari BUMN ke Kementerian BUMN terlalu banyak sehingga kerja perusahaan BUMN tidak berlangsung efektif. Percuma membuat laporan terlalu banyak, tetapi tidak pernah dibaca; rapat terlalu sering, tetapi belum tentu ada hasilnya.

Tanya: Hingga kini stigma negatif terhadap BUMN masih saja berkembang. Apa saja langkah yang harus dilakukan untuk mengatasi masih kentalnya BUMN dari intervensi politik dan kepentingan kelompok tertentu?

Dahlan: Intervensi politik, intervensi dari Kementerian BUMN terhadap perusahaan milik negara, harus dikurangi karena intervensi korporasi sudah tidak zaman lagi. Direksi BUMN harus kerja keras dan mampu menghadang intervensi itu. Kalau ada direksi yang tidak sanggup menjaga dirinya dari intervensi, lebih baik mundur.

Tanggung jawab sebagai Menteri BUMN cukup besar karena itu harus terus berupaya membenahi kinerja BUMN karena banyak yang masih merugi. Untuk itu, diperlukan kebersamaan, baik dengan Wakil Menteri BUMN Mahmudin Yasin, maupun para deputi, dalam merumuskan kebijakan yang intinya membenahi semua sektor BUMN.

Tanya: Bagaimana jika masih ada direksi BUMN yang "bermain-main" atau bersinggungan dengan politisi.

Dahlan: Para direksi BUMN itu bukan orang bodoh, mereka pintar-pintar. Biarkan mereka bekerja dengan baik dan jangan terlalu banyak diganggu.

Tanya: Bagaimana pula cara mengatasi intervensi non-politik?

Dahlan: Ada intervensi politik, ada intervensi non-politik. Setiap direksi harus mempunyai akal mencegah intervensi politik.

Tanya: Setelah intervensi diupayakan dikurangi dari kegiatan korporasi, lantas apa yang selanjutnya dilakukan BUMN?

Dahlan: Kementerian BUMN harus memberikan keleluasaan lebih besar kepada tiap-tiap BUMN untuk melakukan aksi korporasi. Aksi korporasi adalah napas dari sebuah perusahaan. Kalau terlalu dikekang, maka itu namanya bukan korporasi, melainkan sebuah instansi.

Keleluasaan melakukan aksi korporasi harus diberikan kepada BUMN karena aksi korporasi merupakan napas sebuah perusahaan. Setelah diberi keleluasaan menjalankan aksi korporasi, maka pertanggungjawaban dari aksi korporasi yang sudah dilakukan dapat diminta.

Tanggung jawab itu ibarat racun. Kami minta tanggung jawab itu. Jadi, jangan hanya minum madunya, racunnya juga harus ada.

Tanya: Bagaimana soal BUMN yang saat ini masih saja merugi? Apa langkah yang akan diambil untuk menanganinya?

Dahlan: Tugas korporasi adalah keharusan mencari laba. Tanggung jawabnya adalah bahwa perusahaan harus menciptakan nilai korporasi agar dapat mencari laba lebih besar sehingga perusahaan harus lebih efisien.

Tanya: Dalam perkembangannya, penawaran saham perdana kepada publik (IPO) sejumlah BUMN memberikan hasil positif kepada yang bersangkutan. Apakah pola IPO akan terus dilanjutkan?

Dahlan: IPO bisa saja menjadi langkah yang harus ditempuh dalam menyehatkan perusahaan. Namun, hal itu harus dirumuskan kembali agar tidak terjadi moral hazard di sana.

Tanya: BUMN menjadi harapan semua kalangan agar mampu memberi kontribusi besar terhadap APBN.

Dahlan: Presiden menginginkan BUMN tetap andal dalam tugasnya sebagai penggerak ekonomi. Untuk itu, pembenahan BUMN secara berkelanjutan harus terus dilakukan.