Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dahlan Iskan: Tanggung Jawab Itu Ibarat Racun!

Kompas.com - 19/10/2011, 01:38 WIB
M.Latief

Penulis

Dahlan: Para direksi BUMN itu bukan orang bodoh, mereka pintar-pintar. Biarkan mereka bekerja dengan baik dan jangan terlalu banyak diganggu.

Tanya: Bagaimana pula cara mengatasi intervensi non-politik?

Dahlan: Ada intervensi politik, ada intervensi non-politik. Setiap direksi harus mempunyai akal mencegah intervensi politik.

Tanya: Setelah intervensi diupayakan dikurangi dari kegiatan korporasi, lantas apa yang selanjutnya dilakukan BUMN?

Dahlan: Kementerian BUMN harus memberikan keleluasaan lebih besar kepada tiap-tiap BUMN untuk melakukan aksi korporasi. Aksi korporasi adalah napas dari sebuah perusahaan. Kalau terlalu dikekang, maka itu namanya bukan korporasi, melainkan sebuah instansi.

Keleluasaan melakukan aksi korporasi harus diberikan kepada BUMN karena aksi korporasi merupakan napas sebuah perusahaan. Setelah diberi keleluasaan menjalankan aksi korporasi, maka pertanggungjawaban dari aksi korporasi yang sudah dilakukan dapat diminta.

Tanggung jawab itu ibarat racun. Kami minta tanggung jawab itu. Jadi, jangan hanya minum madunya, racunnya juga harus ada.

Tanya: Bagaimana soal BUMN yang saat ini masih saja merugi? Apa langkah yang akan diambil untuk menanganinya?

Dahlan: Tugas korporasi adalah keharusan mencari laba. Tanggung jawabnya adalah bahwa perusahaan harus menciptakan nilai korporasi agar dapat mencari laba lebih besar sehingga perusahaan harus lebih efisien.

Tanya: Dalam perkembangannya, penawaran saham perdana kepada publik (IPO) sejumlah BUMN memberikan hasil positif kepada yang bersangkutan. Apakah pola IPO akan terus dilanjutkan?

Dahlan: IPO bisa saja menjadi langkah yang harus ditempuh dalam menyehatkan perusahaan. Namun, hal itu harus dirumuskan kembali agar tidak terjadi moral hazard di sana.

Tanya: BUMN menjadi harapan semua kalangan agar mampu memberi kontribusi besar terhadap APBN.

Dahlan: Presiden menginginkan BUMN tetap andal dalam tugasnya sebagai penggerak ekonomi. Untuk itu, pembenahan BUMN secara berkelanjutan harus terus dilakukan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

    Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

    Nasional
    Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

    Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

    Nasional
    Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

    Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

    Nasional
    Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

    Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

    Nasional
    Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

    Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

    Nasional
    Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

    Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

    Nasional
    Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

    Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

    Nasional
    Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

    Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

    Nasional
    Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

    Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

    Nasional
    Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

    Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

    Nasional
    Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

    Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

    Nasional
    745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

    745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

    Nasional
    Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

    Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

    Nasional
    Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

    Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

    Nasional
    Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

    Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com