SURABAYA, KOMPAS.com — Keberadaan wakil menteri akan berfungsi dengan baik jika dilengkapi dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang jelas. Jika tidak, akan lebih banyak memperpanjang birokrasi yang akhirnya malah menjadikan pemerintahan tidak efektif.
Demikian pandangan Abdul Aziz SR, pengajar pada Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, di Surabaya, Selasa (18/10/2011).
Aziz mengatakan, walaupun wakil menteri mencerminkan kalangan profesional, pejabat karier, dan bukan politisi, tetap saja kelihatan bahwa pengangkatan mereka lebih dominan pertimbangan politik. " Ada indikasi Presiden SBY ragu dengan kapasitas menteri-menterinya, tetapi tidak leluasa memilih figur yang mumpuni karena ada tekanan dari partai politik mitra koalisinya, sehingga mengangkat wakil menteri," katanya.
Dengan adanya wakil menteri diharapkan kelemahan para menteri itu bisa diatasi, sehingga percepatan pencapaian program bisa direalisasi. "Tetapi selama ini wakil menteri tidak cukup efektif karena tupoksinya tidak jelas," katanya.
Aziz khawatir jika penambahan wakil menteri ini tidak juga diikuti dengan tupoksi yang jelas, malah hanya akan memperpanjang rantai birokrasi di kementerian.
Belum lagi adanya potensi rivalitas antara menteri dan wakil menteri. " Jika ini terjadi, saya tidak yakin pemerintahan SBY dalam 3 tahun ke depan akan mencapai prestasi yang lebih baik. Yang ada hanyalah pemborosan dan eksekusi kebijakan yang lamban dan menjengkelkan," katanya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.