BOGOR, KOMPAS.com - Pada Jumat (14/10/2011), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dijadwalkan memanggil para calon menteri yang akan bergabung ke dalam Kabinet Indonesia Bersatu II, ke kediamannya di Puri Cikeas Indah, Bogor. Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha mengatakan, pemanggilan para calon menteri akan dilakukan pada pukul 14.00.
Setelah ditunggu-tunggu selama sekitar dua setengah jam, pihak Istana Kepresidenan mengumumkan bahwa pemanggilan calon menteri ditunda hingga hari Sabtu (15/10/2011) mendatang. Sepanjang Jumat, Presiden hanya bertemu dengan Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa untuk membicarakan sejumlah isu internasional serta menerima calon wakil Menteri Pendidikan Nasional Musliar Kasim.
Tak jelas mengapa Presiden tiba-tiba batal memanggil para calon menteri. Seusai Musliar memberikan keterangan pers singkat terkait penunjukkan dirinya sebagai Wakil Mendiknas, pihak Istana Kepresidenan mempersilakan para wartawan untuk meninggalkan kediaman. Para wartawan pun secara bergelombang meninggalkan kediaman Presiden.
Selang beberapa saat kemudian, Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha tiba-tiba mengatakan, Presiden mungkin saja memanggil calon menteri. "Saya tidak melarang teman-teman wartawan untuk pulang. Tetapi, Presiden saat ini sedang rapat, dan bisa saja memanggil calon menteri," kata Julian.
Para wartawan pun jadi kebingungan. Pasalnya, pada awalnya Presiden dikatakan akan memanggil calon menteri yang kemudian ternyata batal. Setelah dinyatakan batal, pihak Istana Presiden kembali menginformasikan bahwa Presiden mungkin saja akan memanggil calon menteri. Tak jelas mengapa agenda Presiden terus berubah-ubah.
Saat ini, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sedang menggelar Rapat Pimpinan Nasional di Hotel Sahid Jaya, Jakarta. Salah satu agendanya adalah membahas rencana Presiden melakukan penataan kabinet.
Seperti diwartakan, empat menteri PKS mengancam bersama-sama mengundurkan diri jika salah satu di antaranya dikeluarkan dari kabinet. Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik Daniel Sparringa mengatakan, Presiden menghargai sikap PKS. Saat ini, Presiden menunggu keputusan PKS apakah tetap atau berada di luar koalisi.
Selain PKS, Partai Golkar juga sedang menggelar rapat pimpinan nasional. Presiden, pada Kamis kemarin mengatakan, kendati menyadari bahwa penataan kembali kabinet menteri merupakan hak prerogatifnya sebagaimana diatur dalam UUD, dirinya tetap merasa perlu menjelaskan alasan, tujuan, dan latar belakang reshuffle yang dilakukannya kepada pimpinan parpol anggota koalisi.
Presiden mengatakan, sesuai kesepakatan koalisi, manakala ada seorang menteri dari parpol dari diganti, dirinya berkewajiban melakukan konsultasi.
"Ada yang mengatakan bahwa Presiden bisa mengangkat siapa saja. Dalam real politics, tentu tidak benar seperti itu. Kita berkoalisi. Di negara mana pun, ada etika koalisi. Ada kewajiban yang kita jalankan berkaitan dengan koalisi ini," kata Presiden.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.