Tak Ada Kompromi soal Batas

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia tidak akan menoleransi tindakan negara lain yang mengancam kedaulatan, termasuk menggeser tapal batas. ”Tidak ada kompromi soal kedaulatan,” kata Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha, Selasa (11/10/2011).

Namun, menurut Julian, sampai sejauh ini, kabar Malaysia menggeser tapal batas di Camar Bulan dan Tanjung Datu, Sambas, Kalimantan Barat, tidak benar. ”Kalau benar ada upaya menggeser tapal batas, tentu kita akan mengambil tindakan,” katanya di Istana Presiden.

Julian menuturkan, pergeseran secara sengaja tapal batas oleh pihak Malaysia tidak teridentifikasi, kecuali mungkin karena tapal itu tidak terlihat akibat abrasi air laut. ”Jelas, bukan karena ketidaksengajaan,” katanya.

Namun, DPR bersikukuh ada pelanggaran batas. Wakil Ketua Komisi I DPR Tb Hasanuddin menegaskan, dirinya punya bukti akurat tentang pelanggaran batas dan penguasaan lahan oleh Malaysia di Kalimantan Barat itu. ”Saya punya data akurat dari lapangan. Saya lama menjadi sekretaris militer dan mengetahui betul persoalan yang ada di lapangan,” katanya.

Menurut Tb Hasanuddin, informasi lapangan tersebut sebagian diperoleh dari aparat pemerintah dan warga yang hidup di sepanjang perbatasan. Pihaknya siap membuka data itu dalam forum terbuka bersama pemerintah.

DPR pun, ujar anggota DPR, Hilmy Fauzi, siap meninjau ke Tanjung Datu dan Camar Bulan. ”Dalam pekan ini, kami turun ke lapangan,” kata Hilmy.

Hal sama disampaikan Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq. ”Tanjung Datu dan Camar Bulan telah lama menjadi wilayah administratif Kalimantan Barat. Jika Menko Polhukam punya data lain, tidak apa. Tugas kami melakukan pengecekan,” ujarnya.

Tb Hasanuddin juga membenarkan ada eksodus besar-besaran warga Kalbar di daerah terisolasi ke Sarawak untuk mencari penghidupan yang lebih baik. ”Saya sudah laporkan kepada pemerintah beberapa tahun lalu, tetapi tidak ada respons,” ujarnya.

Sebelumnya, Menko Polhukam Djoko Suyanto tidak menjawab pertanyaan tentang eksodus warga Kalbar ke Sarawak dalam jumpa pers yang sebagian besar membahas dugaan pelanggaran batas oleh Malaysia.

”Kami terbuka. Kalau data kami dibutuhkan, kita bisa ke lapangan bersama,” kata Tb Hasanuddin. Ia berharap pemerintah tidak menanggapi data temuannya secara emosional, tetapi menggunakannya sebagai bahan untuk perundingan selanjutnya.

Anggota Komisi I lainnya, Tjahjo Kumolo, di Solo, Jawa Tengah, mengatakan, ”Mengapa Menko Polhukam, Mendagri, dan Menlu seperti berlomba-lomba membantah tak ada pencaplokan wilayah. Seharusnya yang membantah Pemerintah Malaysia.”

Menurut Tjahjo, pemerintah harus mengusut skandal pergeseran perbatasan Indonesia-Malaysia itu. ”Gubernur (Kalbar) mengakui ada sekian ribu meter persegi tanah yang bergeser. Mengapa bisa bergeser dan apakah secara kebetulan daerah yang kini berada di wilayah Malaysia itu merupakan wilayah tambang terbaik batubara kita?” katanya. (AHA/EKI/ABK/PRA/EDN/ATO/ONG/LKT/ANA/NWO)

Selengkapnya artikel ini dapat dibaca di : http://cetak.kompas.com/read/2011/10/12/01370420/tak.ada.kompromi.soal.batas