Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JK : Dukung Pulau Komodo Jadi Keajaiban Dunia!

Kompas.com - 11/10/2011, 12:49 WIB
Ary Wibowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta agar seluruh masyarakat Indonesia mendukung pulau Komodo masuk sebagai tujuh keajaiban dunia yang baru (The New Seven Wonders).

Kalla, yang juga Duta Pulau Komodo ini mengatakan, jika target tersebut tercapai, otomatis akan berdampak besar terhadap industri pariwisata di Indonesia.

"Sangat penting sekali, dan saya harapkan masyarakat terus mendukung agar (Pulau Komodo) menjadi salah satu keajaiban dunia," ujar Kalla di Jakarta, Selasa (11/10/2011).

Dikatakan, salah satu tujuan dijadikannya Pulau Komodo sebagai keajaiban baru tersebut, salah satunya agar masyarakat lebih menghormati komodo sebagai salah satu binatang purba yang berada di Indonesia. Selain itu, jika Pulau Komodo berhasil masuk, sudah tentu perekonomian masyarakat, khususnya di Nusa Tenggara Timur akan sedikit terbantu.

"Karena jangan Anda lupa, salah satu provinsi di Indonesia yang paling rendah pendapatannya itu NTT. Jadi, Itu salah satu cara yang paling murah, dengan satu kali SMS (short Message Service) gratis Anda bisa memajukan kesejahteraan rakyat NTT," kata Kalla.

Dengan kurang lebih 160 juta penduduk Indonesia yang memiliki telepon seluler, lanjut Kalla, tidak akan sulit untuk mewujudkan hal tersebut. Ia menargetkan kurang lebih 100 juta dukungan SMS dari masyarakat Indonesia.

"Caranya sangat mudah sekali, cuma tinggal tulis Komodo kirim ke 9818, sudah selesai. Dan mulai 15 Oktober 2011 ini, SMS tersebut gratis. Minimum kita butuh 25 juta SMS. Saya yakin ratusan juta penduduk Indonesia ini, hanya butuh satu perlimanya saja untuk bisa memenangkan. Jadi, tolonglah masyarakat membantu mengampanyekan pulau kita ini," jelas Kalla.

Pemilihan Pulau Komodo untuk masuk dalam tujuh keajaiban dunia versi New Seven Wonders Foundation tinggal 30 hari lagi. Agar komodo masuk dalam tujuh besar, dibutuhkan dukungan 120 juta suara sebelum 11 November 2011. Saat ini, Indonesia bersaing dengan 28 negara lainnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

    PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

    Nasional
    Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

    Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

    Nasional
    PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

    PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

    Nasional
    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    Nasional
    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasional
    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    Nasional
    Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

    Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

    Nasional
    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Nasional
    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Nasional
    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Nasional
    Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Nasional
    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Nasional
    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Nasional
    KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

    KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

    Nasional
    PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

    PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com