Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua KPU Tersangka, Polisi Segera Periksa Saksi-saksi

Kompas.com - 11/10/2011, 11:30 WIB
Christoporus Wahyu Haryo P

Penulis

NUSA DUA, KOMPAS.com -  Kepolisian RI segera memanggil saksi dan memeriksa barang bukti terkait kasus pemilihan kepala daerah di Halmahera Barat. Dalam kasus itu Ketua KPU Pusat Abdul Haris Anshary disebut-sebut telah ditetapkan sebagai tersangka.

"Pemeriksaan saksi-saksi meliputi anggota KPU Halmahera Barat, kemudian siapa-siapa yang membuat dan menetapkan surat suara dari KPU Halmahera Barat, kemudian siapa yang menetapkan suara di KPU pusat. Itukan ada prosesnya, baru pimpinan KPU tanda tangan. Prosesnya itu belum kita periksa," kata Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Sutarman, Selasa (11/10/2011), di sela-sela pembukaan ASEAN Ministrial Meeting on Transnational Crime (AMMTC) ke-8 di Nusa Dua Bali.

Sutarman menambahkan, Ketua KPU Hafiz Ashary akan diperiksa belakangan. Seperti diberitakan sebelumnya, Kompas (11/10/2011), Ketua Komisi Pemilihan Umum Abdul Hafiz Anshary menjadi tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan surat Pemilu 2009.

Wakil Jaksa Agung Darmono menyatakan, Kejaksaan Agung telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan perkara tersebut pada 15 Agustus 2011.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Noor Rachmad menerangkan, dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) itu disebutkan, tersangka Hafiz Anshary dikenai Pasal 263 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang pemalsuan surat dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun penjara.

Pada kesempatan itu Sutarman kembali menegaskan bahwa Hafiz belum ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka dilakukan jika sudah ada bukti-bukti permulaan yang cukup.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Peretasan PDN Bukti Keamanan Data RI Lemah, Kultur Mesti Diubah

    Peretasan PDN Bukti Keamanan Data RI Lemah, Kultur Mesti Diubah

    Nasional
    Komisi I Desak Pemerintah Buat Satgas dan Crisis Center Tangani PDN

    Komisi I Desak Pemerintah Buat Satgas dan Crisis Center Tangani PDN

    Nasional
    Kaesang ke Sekjen PKS: Jangan Bawa-bawa Presiden, yang Ketum Kan Saya!

    Kaesang ke Sekjen PKS: Jangan Bawa-bawa Presiden, yang Ketum Kan Saya!

    Nasional
    PDN Diretas, Pengelola sampai Pejabat Dinilai Patut Ditindak Tegas

    PDN Diretas, Pengelola sampai Pejabat Dinilai Patut Ditindak Tegas

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Tanggapan Parpol Atas Manuver PKS Usung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta | Pemerintah Pasrah Data PDN Tak Bisa Dipulihkan

    [POPULER NASIONAL] Tanggapan Parpol Atas Manuver PKS Usung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta | Pemerintah Pasrah Data PDN Tak Bisa Dipulihkan

    Nasional
    Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Juli 2024

    Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Juli 2024

    Nasional
    Laporkan Persoalan PDN, Menkominfo Bakal Ratas dengan Jokowi Besok

    Laporkan Persoalan PDN, Menkominfo Bakal Ratas dengan Jokowi Besok

    Nasional
    PDN Diretas, Puan: Pemerintah Harus Jamin Hak Rakyat atas Keamanan Data Pribadi

    PDN Diretas, Puan: Pemerintah Harus Jamin Hak Rakyat atas Keamanan Data Pribadi

    Nasional
    TB Hasanuddin Titipkan 'Anak' Bantu BSSN Buru 'Hacker' PDN

    TB Hasanuddin Titipkan "Anak" Bantu BSSN Buru "Hacker" PDN

    Nasional
    Prabowo Ungkap Arahan Jokowi untuk Pemerintahannya

    Prabowo Ungkap Arahan Jokowi untuk Pemerintahannya

    Nasional
    Bantah PKS Soal Jokowi Sodorkan Namanya Diusung di Pilkada Jakarta, Kaesang: Bohong

    Bantah PKS Soal Jokowi Sodorkan Namanya Diusung di Pilkada Jakarta, Kaesang: Bohong

    Nasional
    Diwarnai Demo Udara, KSAL Sematkan Brevet Kehormatan Penerbal ke 7 Perwira Tinggi

    Diwarnai Demo Udara, KSAL Sematkan Brevet Kehormatan Penerbal ke 7 Perwira Tinggi

    Nasional
    Data PDN Tidak 'Di-back Up', DPR: Ini Kebodohan, Bukan Masalah Tata Kelola

    Data PDN Tidak "Di-back Up", DPR: Ini Kebodohan, Bukan Masalah Tata Kelola

    Nasional
    Didesak Mundur dari Menkominfo Buntut Peretasan PDN, Budi Arie: Tunggu Saja

    Didesak Mundur dari Menkominfo Buntut Peretasan PDN, Budi Arie: Tunggu Saja

    Nasional
    Dalam Rapat, DPR Tanyakan Isu Adanya Kelalaian Pegawai Telkom dalam Peretasan PDN

    Dalam Rapat, DPR Tanyakan Isu Adanya Kelalaian Pegawai Telkom dalam Peretasan PDN

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com