Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Amnesty Internasional: Usut Tuntas Tewasnya Buruh Freeport

Kompas.com - 11/10/2011, 10:58 WIB
Iwan Santosa

Penulis

LONDON, KOMPAS.com — Lembaga perlindungan HAM Amnesty Internasional (AI) di London mendesak Pemerintah Indonesia mengusut tuntas tewasnya buruh Freeport, Petrus Ayamseba, dalam unjuk rasa yang berakhir bentrokan dengan aparat.

AI dalam edaran pers, Selasa (11/10/2011), mengatakan, satu pengunjuk rasa tewas dan sekurangnya enam orang terluka dalam insiden tersebut. Aparat keamanan Indonesia disebut AI melepaskan tembakan ke pekerja yang sedang berunjuk rasa di tambang tembaga dan emas di Papua itu dalam unjuk rasa pada Senin.

Diperkirakan 8.000 buruh tambang mogok kerja sejak 15 September setelah tuntutan naik gaji menemui jalan buntu. "Insiden terakhir ini menunjukan Polri belum memahami bagaimana menangani unjuk rasa tanpa perlu melakukan kekerasan dan bahkan tindakan mematikan," ujar Direktur Asia Pasifik AI Sam Zarifi.

Polisi berkewajiban melindungi diri mereka dan menjunjung tinggi hukum. Namun, ujar Zarifi, tidak dapat diterima bahwa polisi menembak dengan peluru tajam ke pengunjuk rasa. Aparat keamanan harus melakukan investigasi mandiri atas insiden berdarah tersebut, dan hasilnya harus dipublikasikan sebagai bentuk transparansi serta tanggung jawab Polri sebagai bagian dari sistem hukum negara demokrasi.

Petrus Ayamseba terluka di bagian pantat dan meninggal beberapa jam kemudian. Sementara itu, enam pekerja lainnya, yakni Leo Wandagau, Alius Komba, Melkias Rumbiak, Yunus Nguluduan, Philiton Kogoya, dan Ahmad Mustofa, juga mengalami luka tembak.

Pihak Freeport disebut AI menuduh para buruh yang berusaha mengintimidasi tenaga kerja pengganti di barak pekerja. Setelah polisi menembak, para buruh membakar dua truk yang menuju Tembaga Pura dan melempari polisi dengan batu.

AI sudah mendokumentasikan kasus-kasus tindak kekerasan polisi dalam menghadapi publik dan tidak ada satu penuntasan yang dapat dipertanggungjawabkan atas kasus kebrutalan polisi. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

    LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

    Nasional
    PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

    PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

    Nasional
    Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju Harus di Atas Itu

    Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju Harus di Atas Itu

    Nasional
    Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Negara Harus Petahankan Kebijakan Pangan dan Energi

    Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Negara Harus Petahankan Kebijakan Pangan dan Energi

    Nasional
    Prabowo Diminta Kurangi Pernyataan Kontroversi Jelang Pilkada Serentak

    Prabowo Diminta Kurangi Pernyataan Kontroversi Jelang Pilkada Serentak

    Nasional
    Prabowo Terbang ke Sumbar dari Qatar, Cek Korban Banjir dan Beri Bantuan

    Prabowo Terbang ke Sumbar dari Qatar, Cek Korban Banjir dan Beri Bantuan

    Nasional
    Soal Pernyataan 'Jangan Mengganggu', Prabowo Disarankan Menjaga Lisan

    Soal Pernyataan "Jangan Mengganggu", Prabowo Disarankan Menjaga Lisan

    Nasional
    BNPB Harap Warga di Zona Merah Banjir Lahar Gunung Marapi Mau Direlokasi

    BNPB Harap Warga di Zona Merah Banjir Lahar Gunung Marapi Mau Direlokasi

    Nasional
    Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

    Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

    Nasional
    Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, Pakar: Sistem Kita Demokrasi

    Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, Pakar: Sistem Kita Demokrasi

    Nasional
    Sistem Pemilu Harus Didesain Ulang, Disarankan 2 Model, Serentak Nasional dan Daerah

    Sistem Pemilu Harus Didesain Ulang, Disarankan 2 Model, Serentak Nasional dan Daerah

    Nasional
    Brigjen (Purn) Achmadi Terpilih Jadi Ketua LPSK Periode 2024-2029

    Brigjen (Purn) Achmadi Terpilih Jadi Ketua LPSK Periode 2024-2029

    Nasional
    JK Bingung Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi

    JK Bingung Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi

    Nasional
    Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Kalau Perusahaan Rugi Direkturnya Harus Dihukum, Semua BUMN Juga Dihukum

    Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Kalau Perusahaan Rugi Direkturnya Harus Dihukum, Semua BUMN Juga Dihukum

    Nasional
    Terseret Kasus Gubernur Maluku Utara, Pengusaha Muhaimin Syarif Punya Usaha Tambang

    Terseret Kasus Gubernur Maluku Utara, Pengusaha Muhaimin Syarif Punya Usaha Tambang

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com