Hasanuddin: Mari Beradu Data

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat TB Hasanuddin tidak akan meralat pernyataanya terkait pencaplokan wilayah Indonesia di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, oleh Malaysia. Apa yang disampaikan mengenai situasi di perbatasan, menurut dia, berdasarkan data yang bisa dipertanggungjawabkan.

Sebelumnya, Menteri Koodinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto menegaskan, tidak ada wilayah Indonesia yang dicaplok Malaysia. Djoko meminta agar pernyataan adanya pencaplokan wilayah diluruskan.

"Harus cepat di-clear-kan supaya tidak ada isu yang tidak bergulir tidak pada tempatnya," kata Djoko.

Hasanuddin mempertanyakan berdasarkan data mana sehingga Djoko menyimpulkan tidak ada wilayah Indonesia yang diklaim Malaysia. "Mari sekarang beradu data saja. Saya faktanya seperti itu," ucapnya ketika dihubungi Kompas.com, Senin (10/10/2011).

Hasanuddin meminta agar Badan Intelejen Negara (BIN) dan Bais TNI memberikan penjelasan mengenai situasi di lapangan. Pasalnya, kata dia, kedua pihak itu banyak mengetahui tentang pembangunan oleh Pemerintah Malaysia di wilayah Indonesia.

Hasanuddin menambahkan, Komisi I tetap akan memanggil Kementerian Luar Negeri, Bakorsultanal, dan pihak terkait lainnya untuk meminta penjelasan mengenai fakta yang dia dapat. "Saya akan kroscek data-data," ujarnya.

Jadi, Anda tidak akan meralat pernyataan? "Pak Djoko yang harus mengikuti aturan hukum," jawab politisi PDI-P itu.

Seperti diberitakan, Hasanuddin berlandasan pada peta Belanda Van Doorn tahun 1906, peta Samba Borneo buatan Belanda, Peta Federal Malay State tahun 1935 buatan Inggris, MoU Border Commitee tahun 1976 di Kini Balu dan Border Committe tahun 1978 di Semarang.

Dia menyebut, di Dusun Camar Bulan, Malaysia sudah menguasai seluas 1.495 hektar. Adapun di wilayah Tanjung Datu, Indonesia kehilangan 800 meter garis pantai. Di sana, Malaysia sudah membangun taman nasional serta budidaya penyu.