Panja Pemilu Kaget Ketua KPU Jadi Tersangka

JAKARTA, KOMPAS.com — Pimpinan Panja Mafia Pemilu DPR Ganjar Pranowo, Senin (10/10/2011) malam, mengaku terkejut mendengar Ketua KPU Abdul Hafidz Anshary ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus surat palsu. DPR akan meminta kejaksaan dan kepolisian memberikan penjelasan sedetail mungkin terkait hal tersebut. Ia masih akan mempelajari lebih lanjut apakah hal itu terkait surat palsu Mahkamah Konstitusi yang menjadi sorotan saat ini.

Tanggapan serupa disampaikan anggota Komisi II DPR sekaligus Panja Mafia Pemilu, Ramadhan Pohan. Ia mengaku sangat terkejut saat Ketua KPU Abdul Hafidz Anshary dijadikan tersangka, apalagi dalam kasus pilkada Halmahera Barat. Ramadhan kaget lantaran sebelumnya kasus tersebut tidak jadi perhatian di Panja Mafia Pemilu.

"Saya terperangah nih. Di Panja kemarin itu tidak jadi perhatian kok," ujar Ramadhan. "Saya pelajari dulu," tambahnya.

Informasi penetapan Ketua KPU sebagai tersangka pertama kali disampaikan Wakil Jaksa Agung Darmono, Senin. Kejaksaan Agung telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan (SPDP) kasus pemalsuan surat Pemilu 2009 dengan tersangka Ketua KPU aktif, Abdul Hafiz Anshary. Penetapan tersangka terhadap Hafiz telah dilakukan pihak Bareskrim Polri sejak 15 Agustus 2011, sebagaimana SPDP yang diterima pihak Kejaksaan Agung.

Kasus Halmahera Barat

Polri membenarkan telah mengirimkan SPDP tertanggal 15 Agustus 2011 ke Kejaksaan Agung, dengan tersangka Ketua KPU aktif, Abdul Hafiz Anshary. Ia terjerat kasus pemalsuan surat hasil Pemilu Legislatif 2009 untuk Daerah Pemilihan Halmahera Barat, Maluku Utara, bukan kasus surat palsu Mahkamah Konstitusi.

Gugatan diajukan calon anggota legislatif dari Partai Hanura, Dapil Halmahera Barat, Maluku Utara, Muhammad Syukur Mandar. Pihak tergugat tidak hanya Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary, tapi juga komisioner KPU I Gede Putu Artha, Endang Sulastri, Syamsul Bahri, dan Abdul Aziz. Dalam jumpa pers di Gedung DPR RI 5 Juli 2011 lalu, Syukur mengatakan pelaporan pimpinan dan komisioner KPU karena telah melakukan tindak pidana pemalsuan terkait hasil pemilu 2009.

Abdul Hafiz Anshary sempat diperiksa penyidik Bareskrim untuk dua kasus surat palsu pemilu, yakni surat palsu Mahkamah Konstitusi (MK) dengan pengadu pihak MK dan surat Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR RI untuk Dapil Halmahera Barat, Maluku Utara. Selama ini yang lebih banyak disorot kasus pemalsuan surat MK yang diduga melibatkan Andi Nurpati. (Tribunnews.com/ Willy Widianto)