Burhanuddin: Fahri "Blunder" jika Ingin Bubarkan KPK

Kompas.com - 05/10/2011, 17:42 WIB
Penulis Ary Wibowo
|
EditorAloysius Gonsaga Angi Ebo

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi menilai, gagasan untuk membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan cerminan kepanikan dari anggota DPR. Gagasan pembubaran KPK tersebut kali pertama diutarakan Wakil Ketua Komisi III DPR Fahri Hamzah dalam rapat konsultasi di DPR pada Senin (3/10/2011).

"Fahri itu blunder dengan mengeluarkan suatu pernyataan pembubaran KPK. Blunder karena mengonfirmasi spekulasi kecurigaan publik sebelumnya bahwa mereka-mereka yang ada di Senayan (DPR) punya agenda tersembunyi untuk membubarkan KPK. Jadi, ketika KPK mengarahkan sasaran tembaknya ke anggota-anggota Dewan, terjadi resistensi sangat kuat, terutama di Komisi III," ujar Burhanuddin di Jakarta, Rabu (5/10/2011).

Burhanuddin mengatakan, penilaiannya juga didasari reaksi seragam dari hampir semua pimpinan DPR dan partai politik. Menurut Burhanuddin, langkah tersebut justru akan menjadi kurang produktif bagi DPR karena seolah-olah DPR memberi proteksi kolektif terhadap anggota Badan Anggaran DPR yang diduga terindikasi kasus korupsi.

"Namun pada saat yang sama, mereka terlalu konfrontatif kepada KPK. Dan simpel saja, publik itu lebih percaya KPK atau DPR? Ini yang saya sebut kenapa Fahri blunder. Dengan mengungkapkan hal itu, publik menjadi sadar bahwa Fahri dkk mempunyai agenda tersembunyi," kata Burhanuddin.

Burhanuddin menilai, kalau dalam kasus tersebut fokusnya lebih pada kritik terhadap profesionalisme KPK, maka pernyataan Fachri tentu lebih bisa dimengerti oleh publik. Menurut Burhanuddin, selama ini publik masih menganggap KPK sebagai palang pintu terakhir bagi masyarakat dalam agenda pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Meskipun kita ketahui bahwa ada penurunan terhadap KPK, itu memang benar. Namun dibanding institusi penegakan hukum yang lain, KPK masih lebih tinggi, setidaknya di survei saya. Dari empat institusi, yakni Pengadilan, Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK, dalam soal pemberantasan korupsi, integritas KPK masih surplus, sementara yang lain defisit semua," ungkap Burhanuddin.

Lebih lanjut, Burhanuddin mengatakan bahwa kritik keras terhadap KPK juga perlu dilakukan karena memang beberapa kasus, seperti Bank Century dan wisma atlet, terlalu lama dituntaskan. Namun, jika kritik-kritik tersebut langsung dinyatakan dengan cara membubarkan KPK, maka akan terjadi lompatan kesimpulan dari topik utama persoalan.

"Ada jumping conclusion di situ. Masyarakat awalnya mungkin setuju pada taraf kritik keras terhadap KPK. Namun ketika sudah dimuati oleh muatan-muatan membubarkan, dan pada saat yang sama yang menyatakan itu anggota DPR, yang juga kita tahu menjadi pusat episentrum korupsi, ya sudah, makin keras juga penolakan publik terhadap ide Fahri ini," urainya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.