Busyro: Silakan Fahri Lakukan Langkah Formal

Kompas.com - 04/10/2011, 16:59 WIB
|
EditorMarcus Suprihadi

JAKARTA.KOMPAS.com — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas menyatakan, adanya indikasi pernyataan Fahri Hamzah untuk membubarkan KPK sudah disetujui oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.

"Dia bicara di dalam forum resmi DPR dengan tiga lembaga penegak hukum dan sidang terbuka. Di situ ada ketua-ketua fraksi, termasuk F-PKS.Tidak ada teguran dari ketua fraksi saat itu. Terindikasi jangan-jangan disetujui fraksi," kata Busyro saat dimintai pendapat soal pernyataan Fahri dalam rapat konsultasi dengan KPK, Polri, dan kejaksaan.

Busyro juga menantang Fahri menempuh cara formal demokratis untuk mewujudkan niatnya membubarkan KPK. "Kita lihat hasilnya. Jangan-jangan malah aggota PKS bubar sendiri," tegas Busyro.

Menurut Busyro, jika Fahri tidak melakukan langkah formal, itu berarti apa yang ia katakan hanya gertak sambal politik yang tidak patut dilakukan sebagai wakil PKS. "Itu hak berdemokrasi dan sah secara politik. Jika Fahri serius dan bukan gertak sambal politik, buktikan saja untuk menempuh jalur formal demokratis," kata Busyro.

Busyro menambahkan, KPK tidak tersinggung dan akan jalan terus untuk memerangi korupsi. "Kami akan terus lakukan langkah-langkah preventif dan represif melawan korupsi secara simultan," tutur Busyro.

Baca tentang


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    UPDATE 5 Agustus: Tambah 1.839, Kasus Sembuh dari Covid-19 Capai 73.889

    UPDATE 5 Agustus: Tambah 1.839, Kasus Sembuh dari Covid-19 Capai 73.889

    Nasional
    Soal Obat Covid-19, IDI: BPOM yang Harus Jadi Rujukan

    Soal Obat Covid-19, IDI: BPOM yang Harus Jadi Rujukan

    Nasional
    BPBD: Kasus Covid-19 di Sumatera Utara Semakin Naik

    BPBD: Kasus Covid-19 di Sumatera Utara Semakin Naik

    Nasional
    UPDATE: Bertambah 1.815, Total Ada 116.871 Kasus Covid-19 di Indonesia

    UPDATE: Bertambah 1.815, Total Ada 116.871 Kasus Covid-19 di Indonesia

    Nasional
    Masif Lakukan Pemeriksaan Kasus Covid-19, Pemprov DKI Jakarta Lakukan Dua Strategi Ini

    Masif Lakukan Pemeriksaan Kasus Covid-19, Pemprov DKI Jakarta Lakukan Dua Strategi Ini

    Nasional
    Turunkan Angka Stunting, Mensos Usul Tambah Susu di Kartu Sembako

    Turunkan Angka Stunting, Mensos Usul Tambah Susu di Kartu Sembako

    Nasional
    Terungkap, Ribuan WNI Migran di Malaysia Diperlakukan Tak Manusiawi

    Terungkap, Ribuan WNI Migran di Malaysia Diperlakukan Tak Manusiawi

    Nasional
    Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr, Pengamat: Biasanya yang Kritik Pemerintah Tersingkir

    Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr, Pengamat: Biasanya yang Kritik Pemerintah Tersingkir

    Nasional
    Soal Klaim Obat Covid-19 Hadi Pranoto, IDI: Tak Sesuai Keilmuan Pakar Kesehatan

    Soal Klaim Obat Covid-19 Hadi Pranoto, IDI: Tak Sesuai Keilmuan Pakar Kesehatan

    Nasional
    Sorot Pengelolaan Rusun oleh Pengembang, Ombudsman Sebut Ada Potensi Malaadministrasi

    Sorot Pengelolaan Rusun oleh Pengembang, Ombudsman Sebut Ada Potensi Malaadministrasi

    Nasional
    Dinkes DKI: Positivity Rate Covid-19 di DKI Lampaui Batas WHO

    Dinkes DKI: Positivity Rate Covid-19 di DKI Lampaui Batas WHO

    Nasional
    Cornelis Lay Tutup Usia, PDI-P Nilai Pemikirannya Akan Terus Bersemi

    Cornelis Lay Tutup Usia, PDI-P Nilai Pemikirannya Akan Terus Bersemi

    Nasional
    Ma'ruf Amin: Fatwa MUI Terkait Covid-19 Relevan Jadi Pedoman Pemerintah

    Ma'ruf Amin: Fatwa MUI Terkait Covid-19 Relevan Jadi Pedoman Pemerintah

    Nasional
    Wapres Sebut Kebijakan Pemerintah Tanggulangi Covid-19 Tak Bermanfaat Jika Masyarakat Tak Patuh

    Wapres Sebut Kebijakan Pemerintah Tanggulangi Covid-19 Tak Bermanfaat Jika Masyarakat Tak Patuh

    Nasional
    Akan Ada SKB, ASN Tak Netral yang Belum Disanksi Terancam Diblokir Datanya

    Akan Ada SKB, ASN Tak Netral yang Belum Disanksi Terancam Diblokir Datanya

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X