"Mennakertrans yang Pertama Kali Ajukan PPID Transmigrasi"

JAKARTA, KOMPAS.com - Unsur pimpinan Badan Anggaran DPR asal Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Tamsil Linrung mengatakan, yang pertama kali mengajukan program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) Transmigrasi di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar. Hal itu diungkapkan Tamsil, seusai menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus di Kemennakertrans di Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Menteri Tenaga Kerja (Muhaimin Iskandar)," ujar Tamsil saat ditanya wartawan siapa yang pertama kali mengajukan program PPID Transmigrasi di Gedung KPK, Jakarta, Senin (3/9/2011).

Pernyataan Tamsil tersebut bertolak belakang dengan pernyataan Muhaimin saat diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus yang sama hari ini. Sesuai menjalani pemeriksan, Muhaimin mengatakan proyek PPID Transmigrasi senilai Rp 500 miliar tidak masuk dalam mata anggaran kementeriannya. Muhaimin juga mengaku tidak terlibat sama sekali dalam kasus tersebut.

Menurut Tamsil, perihal pengajuan proyek PPID tersebut terdapat dalam surat yang diajukan oleh Djoko Sidik Pramono, Dirjen Kemennakertrans. Tamsil kembali menegaskan, awal mula yang mengingkan dana untuk PPID itu adalah Kemennakertrans.

"Sudah, lihat saja suratnya. Ada surat Dirjen Pak Djoko. Suratnya itu dari menterinya (Muhaimin Iskandar)," kata Tamsil.

Seperti diberitakan, dalam kasus ini KPK menetapkan Sekretaris Dirjen di Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (P2KT) Kemennakertrans I Nyoman Suisnaya, Kepala Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan Dirjen P2KT Dadong Irbarelawan, dan perwakilan PT Alam Jaya Papua Dharnawati sebagai tersangka. Ketiganya diduga mencoba menyuap Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar dengan alat bukti uang Rp 1,5 miliar.

Farhat Abbas, kuasa hukum Dharnawati mengungkapkan adanya dugaan aliran dana ke Badan Anggaran.