Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS: Evaluasi Lambannya Penyerapan Anggaran

Kompas.com - 30/09/2011, 11:20 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyesalkan belum tercapainya target penyerapan anggaran pemerintah dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2011. Hingga akhir September 2011, penyerapan anggaran baru mencapai 54 persen dari pagu APBN Perubahan 2011 yang ditetapkan sebesar Rp 1.169,9 triliun.

"Masih ada 46 persen lagi anggaran yang belum terserap oleh pemerintah, khususnya bagi kementerian dan lembaga, sementara waktu tinggal empat bulan. Jangan sampai anggaran terserap sia-sia karena persiapan yang terburu-buru!" ujar Wakil Ketua Komisi XI DPR Surahman Hidayat di Jakarta, Jumat (30/9/2011).

Legislator senior dari PKS ini juga mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap program kementerian dan lembaga yang telah mendapatkan alokasi anggaran pada APBN-P 2011. Evaluasi mencakup realisasi anggaran untuk program tertentu, dampak dan manfaatnya, serta proses administrasi pelaporan keuangan.

"Penting juga bagi pemerintah dan kementerian terkait untuk melakukan evaluasi terhadap administrasi pengajuan anggaran yang terkesan lamban," ujarya.

Surahman menilai, pemerintah harus menjalankan langkah efektif dalam meningkatkan penyerapan anggaran belanja negara sehingga anggaran yang telah disetujui DPR dapat bermanfaat guna kepentingan bangsa dan negara serta mampu memperbaiki perekonomian masyarakat secara umum.

"Percepatan itu bisa dilakukan, misalnya, dengan mempercepat turunnya daftar isian penggunaan anggaran (DIPA) atau cara lainnya sehingga anggaran yang sudah ada tidak mandek begitu saja di rekening pemerintah," kata Ketua Dewan Syariah Pusat (DSP) DPP PKS ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com